Munaslub Golkar Dianggap Cacat Moral Jika Hanya Mengagendakan Pemilihan Ketum

Munaslub Golkar Dianggap Cacat Moral Jika Hanya Mengagendakan Pemilihan Ketum

SHARE

Publik-News.com – Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai Partai Golkar tidak menunjukkan diri sebagai partai politik modern jika Munaslub hanya dijadikan ajang Pemilihan Ketua Umum saja.

Menurut dia, sebagai forum tertinggi, Munaslub seharusnya membahas dan memutuskan banyak hal. Misalnya membahas AD/ART, menyusun dan menetapkan program umum, menyususn pandangan politik dan rekomendasi partai.

“Golkar mestinya menunjukkan ciri-ciri partai modern di Munaslub ini,” ujar Badrun saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (18/12/2017).

Menurut Badrun, banyak hal yang dapat dibicarakan dan diputuskan melalui forum Munaslub jika Golkar ingi sebut sebagai partai modern. Misalnya, Badrun menambahkan, Munaslub bisa dijadikan forum laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang lama, kendati Munaslub tidak dihadiri Setya Novanto karena sedang dipenjara.

“Berhentinya SN ini harusnya ada laporan perganggungjawaban (LPJ), tapi problemnya dia kan dipenjara,” tukas Badrun.

Yang dapat menyampaikan LPJ pada forum Munaslub, menurut Badrun, adalah Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal. LPJ harus disampaikan apa saja yang sudah dilakukan Golkar dibawah kepemimpinan SN selama dua tahun. LPJ harus disampaikan secara transparan kepada kader Golkar yang hadir di Munaslub.

“Sekjend harus menyampaikan LPJ apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sudah dilakukan,” katanya.

Jika tidak ada LPJ, maka yang mendapat cacatan moral negatif dari publik adalah Idrus Marham. Selanjutnya, Badrun mengatakan ada dua makna yang dapat petik dari Munaslub jika hanya mengagendakan pemilihan Ketum baru.

“Yang pertama ini skenario SN dan yang kedua ini langkah pragmatis Golkar,”.

Saat ditanya apakah keputusan Pleno yang akan dibawa pada forum Munaslub dapat tidak dilaksanakan, Badrun menilai apapun bisa terjadi karena politik selalu dinamis.

“Ya bisa saja tidak ditolak tapi keputusan Pleno itu kan representasi dari banyak faksi,” katanya. (PN).

 

SHARE
Comment