Home Opini Myanmar, Aung San SUU Kyi dan Konflik Rohingya (Bagian II)

Myanmar, Aung San SUU Kyi dan Konflik Rohingya (Bagian II)

Republik Persatuan Myanmar awalnya bernama Birma atau orang-orang Barat biasa menyebutnya Burma. Perubahan nama Birma menjadi Myanmar ini dilakukan oleh pemerintahan Junta Militer pada 18 Juni 1989, agar etnis non Birma sebagaimana Rohingya merasa menjadi bagian dari negara. Luas negaranya 680.000 KM2 dan diperintah oleh pemerintahan militer sejak Kudeta 1988. Populasi penduduknya lebih dari 52 juta jiwa, jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa.

Pada Pemilu 1990 Partai Prodemokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82% suara, namun hasil pemilu ini tidak diakui oleh Rezim Militer yang berkuasa, bahkan seperti yang saya tulis di bagian pertama tulisan ini, Aung San Suu Kyi malah dijadikan tahanan rumah sampai 15 tahun dari 21 tahun masa penahannya.

Ia baru dibebaskan secara resmi oleh Junta Militer Myanmar pada 13 November 2010, lalu partainya National League for Democracy atau Persatuan Nasional Untuk Demokrasi (NLD) mengikuti Pemilu di tahun 2015 dan dinyatakan menang meski –karena terbentur oleh Konstitusi Myanmar– Suu Kyi tetap tidak dapat menjadi Presiden Myanmar melainkan hanya sebagai Penasehat Negara (State Consellor).

Myanmar mayoritas penduduknya beragama Budha (89%), Islam (4%), Kristen Baptis, Katolik Roma (1%), Animis (1%) dan lain-lainnya (2%). Sedangkan komposit etnisnya Burma (68%), Shan (9%), Karen (7%), Rakhine (4%), Cina (3%), India (2%), Mon (2%) serta lain-lainnya (5%). Negara yang dimerdekakan oleh Inggris sejak tahun 1948 ini terus menerus dilanda konflik perang saudara nyaris tanpa henti, hingga dipercaya sebagai perang saudara terpanjang di dunia.

Para pemberontak pemerintahan militer ini bukan hanya etnis Rohingya yang penduduknya mayoritas beragama Islam, melainkan pula etnis Kachin yang mendiami Daerah Utara Myanmar dan merupakan etnis minoritas utama di Myanmar yang mayoritas beragama Kristen. Mereka telah berjuang lama untuk menentukan nasibnya sendiri sejak Myanmar merdeka dan membentuk pasukan sendiri yang bernama Kachin Independence Army (KIA). Konflik besar yang membenturkan KIA dan Junta Militer Myanmar ini mengakibatkan 100.000 warga sipil mengungsi dan 364 Desa hancur berantakan.

Di Daerah Bagian Barat, yang berbatasan dengan Bangladesh, penghuni Rakhinestate Myanmar yakni para pemberontak Arakan Army telah memberontak pada pemerintah Myanmar, yang kemudian turut diperkeruh oleh Gerilyawan Muslim Rohingya yang mendiami bagian utara Negara Bagian Rakhine, dan memerangi Rezim Militer Myanmar sejak tahun 1948. Karena persoalan inilah kemudian Pemerintahan Myanmar tidak mau mengakui etnis Rohingya sebagai kelompik etnis resmi di Myanmar.

Mereka tidak dapat mengajukan kewarganegaraan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintahan Myanmar. Sejak saat itulah konflik terus menerus terjadi di Rohingya dan penduduknya yang mayoritas beragama Islam menjadi korban dari konflik adu kekuatan atara Gerilyawan Muslim Rohingya melawan Pemerintah Myanmar yang didominasi para pengikut agama Budha, hingga orang-orang yang tidak memahami dengan benar asal muasal persoalannya akan menganggapnya sebagai perang antar pemeluk agama (Islam vs Budha).

Penasehat Negara, yakni Aung San Suu Kyi yang memahami dengan benar berbagai konflik yang terjadi di berbagai penjuru daerah di Republik Persatuan Myanmar ini sepertinya ingin memberikan keleluasaan bagi pemerintahan Myanmar untuk mengatasi sendiri persoalannya, dan mungkin karena itulah Suu Kyi tidak menginginkan pihak eksternal untuk turut terlibat menyelesaikan persoalan internal Myanmar, demi alasan menjaga marwah kedaulatan Negara Myanmar.

Suu Kyi yang meraih nobel perdamaian pun tetap berdiam menghadapi para pencemoohnya yang berteriak-teriak ingin mencopot anugerah nobel perdamaian yang dianegerahkan padanya, hingga sebagian pengamat ekonomi duniapun menuduh Suu Kyi dan Pemerintahan Myanmar telah sengaja membantai etnis Rohingya karena alasan adanya Sumber Daya Alam yang melimpah di Rakhine dan Sanghan yang konon menurut laporan Departemen Perdagangan dan Investasi Inggris (UKTI) telah menyimpan kandungan minyak senilai 3,2 juta barel dan cadangan NLG yang sangat besar.

Penduduk disana harus diusir karena akan digunakan sebagai jalur pipa minyak, industri energi dan “Deep Sea Port” akses ke Lautan Hindia, dimana “Parallel Gas Papiline” sejak tahun 2014 telah mengalirkan 4 milyar meter kubik Metana dari Myanmar dan Qatar ke China dari Pelabuhan Kyaukpyu di Rakhine State (Lokasi Penduduk Rohingya).

Jika kita bertitik tolak dari analisa ekonomi tersebut, ini berarti telah terjadi perang pengaruh kekuatan ekonomi negara-negara besar dunia, yakni China melawan Amerika dan sebagian negara-negara Eropa Barat, seperti Inggris. Dan hal itu nampak dalam setiap laporan PBB di Dewan Keamanan untuk menyelidiki Pembantain Penduduk Rohingya di Myanmar selalu akan ditolak oleh China yang dianggap oleh Barat telah berpihak pada Pemerintahan Myanmar.

Namun jika para pembaca bertitik tolak dari analisa politik saya, dimana konflik Rohingya di Myanmar bukanlah by design melainkan karena faktor kebetulan. Mengapa? Karena konflik di Rohingya Myanmar bukanlah konflik yang terjadi setahun dua tahun belakangan, melainkan konflik yang terjadi sejak lama, sejak Negara Myanmar dimerdekakan oleh Inggris di tahun 1948.

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE).
(Penulis adalah Advokat, Penulis dan Pemerhati Politik)

Comment