Home Opini Myanmar, Aung San SUU Kyi dan Konflik Rohingya (Bagian III Aatau Terakhir)

Myanmar, Aung San SUU Kyi dan Konflik Rohingya (Bagian III Aatau Terakhir)

Junta Militer Birma yang kemudian berubah nama menjadi Myanmar, mungkin karena sulitnya mengatur rakyatnya yang selalu memberontak pada pemerintahannya, memimpin secara diktator dari tahun ke tahun atau sejak rezim Jenderal Ne Win merebut kekuasaan pada tahun 1962, hingga banyak tentara dari negara bagian yang awalnya menjadi bagian penting dari Militer Myanmar memisahkan diri atau membelot dan menjadi gerilyawan yang melawan pemerintahan Junta Militer Myanmar.

Namun seiring dengan gencarnya gerakan Prodemokrasi yang dipelopori oleh Aung San Suu Kyi, rakyat Myanmar terus menekan pemerintah Junta Militer, hingga kran-kran demokrasi yang awalnya ditutup rapat kemudian dibuka dengan terselenggaranya Pemilu 2015 yang memenangkan partainya Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (NLD). Akan tetapi secara de facto militerlah yang tetap mengusai parlemen.

Di saat seperti itu Rohingya masih tetap menuntut daerah otonom di Myanmar karena Rohingya merasa berbeda dengan etnis Birma yang 68% mendominasi populasi penduduk atau Warga Negara Myanmar. Rohingya yang asal-usulnya merupakan bagian dari suku atau etnis Bengals yang lebih dekat dengan Bangladesh, rupanya masih tidak mau menerima keberadaannya sebagai bagian dari warga negara Myanmar yang mayoritas keturunan etnis Birma, meski –seperti yang saya terangkan di tulisan saya bagian II–Pemerintah Junta Militer mengubah nama Birma menjadi Myanmar dengan alasan agar etnis non Birma seperti Rohingya merasa menjadi bagian dari Negara Myanmar.

Pemberontakan Gerilyawan Rohingya–karena mayoritas warga Rohingya mayoritas beragama Islam maka mereka menamakan kelompoknya sebagai Gerilyawan Muslim Rohingya–terhadap Pemerintahan Myanmar pun terus berlangsung, dari tahun ke tahun hingga memakan korban banyak dari kedua kubu. Dan karena lamanya konflik internal Myanmar ini, hingga kedua belah pihak telah merekrut anak-anak sebagai milisi perang atau serdadu.

Begitu lamanya Rohingya memberontak pada pemerintahan Myanmar, sebagaimana dahulu di Indonesia kita bisa melihatnya seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), atau Gerilyawan Fretilin Timor Leste, atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau Republik Maluku Selatan (RMS), hingga Pemerintah Myanmar menolak keberadaan mereka. Dan bukan hanya itu, Rohingya telah menjadi masalah internasional sampai Bangladesh yang merupkan asal usul etnis Rohingya (Bengals) pun menolaknya, meski di konflik yang terakhir terjadi (2017) ini Bangladesh pada akhirnya telah memperbolehkan sebagian para pengungsi Rohingya untuk menyinggahi sebagian daratannya yang berbatasan dengan Myanmar.

Militer Myanmar mengawali operasi perburuhan terhadap para militan Rohingya adalah sebagai respon atas penyerangan kelompok pemberontak ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) yang mana oleh Pemerintah Myanmar disebutnya sebagai kelompok Teroris. ARSA menyerang setidaknya 30 pos Polisi dan sebuah Pangkalan Militer di Rakhine, negara bagian Myanmar yang menjadi tempat tinggalnya etnis Rohingya.

Sebagai reaksi keras Pemerintah Myanmar terhadap serangan ARSA ini, Militer Myanmar menyerang habis-habisan warga Rohingya di Rakhine, hingga warga sipil yang bukan menjadi bagian dari militan Rohingya tak luput dari sasarannya. Inilah yang kemudian membuat riuh dunia, tak terkecuali dalam negeri Indonesia, hingga Pemerintahan Jokowi mengirimkan para menteri atau diplomatnya untuk membantu mengatasi persoalan konflik internal Myanmar yang mengorbankan banyak warga sipil Rohingya yang tak berdosa.

Para utusan Presiden Jokowi yang merupakan perwakilan resmi Pemerintah Indonesia itu kemudian menemui Aung San Suu Kyi sebagai State Counsellor di Myanmar dan untuk kemudian terbang ke Bangladesh menemui para pihak yang berkepentingan disana guna membantu meredakan konflik internal Myanmar dan mengakhiri tragedi pembantaian manusia di Rohingya, tak terkecuali tentunya membicarakan soal para pengungsi Rohingya di Indonesia yang biasa dikenal dengan Manusia Perahu.

Myanmar yang awalnya didominasi oleh sistem oligarki, berkat kegigihan perjuangan demokratisasi Aung San Suu Kyi, kini sedikit mulai berubah lebih demokratis dengan tekad dan terwujudnya cita-cita mereka menetapkan Presidensial sebagai Sistem Pemerintahannya. Akan tetapi karena konstitusi Myanmar masih belum sepenuhnya dirubah menjadi lebih demokratis dan berkeadilan, maka Presiden Htin Kyaw yang naik tahta dari partai pemenang pemilu (NLD), dan merupakan Presiden yang direstui Aung San Suu Kyi pun masih belum bisa berbuat banyak –termasuk State Counsellor Aung San Suu Kyi sendiri– terhadap persoalan internal Myanmar.

Tatmadaw atau tentara Myanmarlah yang masih lebih dominan berkuasa disana, karenanya seperti yang sebelumnya saya tulis, segala legislasi Myanmar masih harus ditandatangani oleh Pemimpin Tertinggi SPDC, Jenderal Than Shwe yang juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Myanmar. Selain itu Parlemen Myanmar juga masih dikuasai oleh Militer dibawah Komandan Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Mencermati begitu peliknya persoalan internal Myanmar, maka menurut hemat pikiran saya, tragedi kemanusiaan di Rohingya yang terjadi dan menggemparkan dunia saat ini, semestinya dialamatkan kepada mereka berdua, yakni Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan Jenderal Than Shwe untuk segera menghentikannya.

Bukan pada State Counsellor Aung San Suu Kyi dan Presiden Htin Kyaw, karena mereka berdua masihlah dua pejuang Prodemokrasi yang bergerak terseok-seok di tengah keterbatasan Konstitusi Myanmar dan para tentara yang membatasi gerak perjuangannya. Semoga warga Rohingya terselamatkan dan Negara Myanmar dapat berubah menjadi lebih demokratis dan beradab.

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE).
(Penulis adalah Advokat, Penulis dan Pemerhati Politik)

Comment