Home Opini Myanmar, Aung San SUU Kyi dan Konflik Rohingya (Bagian I)

Myanmar, Aung San SUU Kyi dan Konflik Rohingya (Bagian I)

Mencermati simpang siur pemberitaan dan penyikapan soal pembantaian manusia di Rohingya Myanmar, saya merasa perlu memberikan sedikit penjelasan dari pengetahuan yang saya ketahui selama ini. Semoga dengan tulisan saya ini kita dapat sejenak rehat dari perselisihan, untuk kemudian bersama lebih berhati-hati dalam memberi komentar terlebih berhati-hati saat memaksakan aspirasi pada pemerintah kita yang berangkat dari analisa yang salah kaprah, hingga demo dimana-mana dan mendesak Pemerintahan Jokowi mengirimkan pasukan perang untuk melawan Pasukan Myanmar, serta sebagian lagi ramai-ramai mendesak agar Aung San Suu Kyi segera melepas anugerah penghargaan Nobel Perdamaiannya.

Untuk dapat memahami konflik Rohingya kita harus terlebih dahulu mengetahui identitas Myanmar sebagai sebuah negara, dari mulai bentuk dan sistem pemerintahannya, hingga ke soal Peta Politik di negerinya. Baru setelah semua itu kita mengerti, kita akan menjadi lebih mengerti dengan lebih jelas, mengapa sampai terjadi konflik besar disana.

Nama resminya adalah Republik Persatuan Myanmar (Myanma Naigngandaw). Oleh karena sesuai dengan nama negaranya, Myanmar mengambil Bentuk Negaranya adalah Kesatuan (Union), dan menetapkan Presidensial sebagai Sistem Pemerintahannya. Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang dipilih oleh electoral college yang terdiri atas Majelis Tinggi (Amyotha Hluttaw) dan Majelis Rendah (Pyithu Hluttaw), serta Tentara (Tatmadaw).

Tatmadaw ini secara organik masuk ke Amyotha dan Pyithu Hluttaw. Dan secara de Facto hanya yang memiliki kaitan dengan Tatmadaw yang dapat menjadi presiden. Oleh karena itulah Aung San Suu Kyi meski dalam Pemilu 2015 partainya memenangkan pemilu di Myanmar, ia tidak dapat menjadi Presiden di Myanmar, selain juga karena adanya UU Pemilu Myanmar yang disahkan oleh Junta Militer sebelum Pemilu dilaksanakan. Dalam Konstitusi Myanmar juga dinyatakan bahwa janda dan ibu dari orang asing tidak diperbolehkan menjadi Presiden.

Aung San Suu Kyi yang lahir pada tanggal 19 Juni 1945 adalah seorang aktivis Prodemokrasi Myanmar dan pemimpin National League for Democracy (Persatuan Nasional untuk Demokrasi atau NLD). Karena konsistensinya dalam memperjuangkan demokrasi di negerinya yang dilakukannya tanpa menggunakan cara-cara kekerasan dalam melawan rezim militer di Myanmar, ia telah diberi anugerah Nobel Perdamaian di tahun 1991.

Suu Kyi ini karena kegigigahannya melawan rezim militer di Myanmar, ia sampai ditindas lama oleh pemerintahan junta militer Myanmar, hingga ia harus mendekam sebagai tahanan rumah selama 15 tahun dari 21 tahun masa penahanannya sejak Pemilu 1990. Dan berkat kegigihannya dalam memperjuangkan demokrasi di Myanmar selama puluhan tahun dengan penuh pengorbanan itulah, Suu Kyi kemudian memperoleh simpati dan dukungan penuh dari rakyatnya, termasuk dari masyarakat internasional hingga partai Suu Kyi menang dalam Pemilu dan berkuasa di Myanmar pada akhir 2015.

Sebagaimana yang saya terangkan di atas, Suu Kyi meski partainya telah memperoleh kemenangan dalam Pemilu 2015, dan karena terbenturnya Suu Kyi dengan Konstitusi Myanmar, Suu Kyi tidak dapat menjadi presiden, oleh karenanya Myanmar praktis masih dikuasai oleh Junta Militer, hingga segala persoalan legislasi di Myanmar harus ditandatangani oleh pemimpin tertinggi State Peace and Development Council (SPDC), yakni Jenderal Tan Shwe.

Jenderal Tan Shwe ini selain sebagai pemimpin tertinggi SPDC atau organ tertinggi Myanmar, juga merupakan seorang Panglima Angkatan Perang. Meski demikian untuk memberi solusi bagi penghargaannya atas partai San Suu Kyi yang telah memenangi Pemilu Myanmar di akhir 2015, melalui Presiden Myanmar, yakni Htin Kyaw pemerintahan Junta Militer Myanmar menciptakan posisi yang disebut dengan State Counsellor (setara dengan Perdana Menteri) untuk Aung San Suu Kyi.

Posisi tersebut akhirnya telah disetujui oleh House of Nationalities pada 1 April 2016, dan DPR pada 5 April 2016, hingga Aung San Suu Kyi dilantik pada 6 April 2016 sebagai Penasehat Negara. Sebagai Penasehat Negara, kita tentunya tidak bisa membandingkan Aung San Suu Kyi sebagaimana Lee Kuan Yew di Singapura, kenapa? Karena Singapura adalah negara normal yang nyaris tak pernah terjadi perang saudara, dan pemerintahannya sepenuhnya berjalan normal dimana Perdana Menteri nyaris berkuasa penuh disana. Berbeda dengan Myanmar, meski ada presidennya, tetapi de facto kekuasaan masih berada di tangan junta militer.

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE).
(Penulis adalah Advokat, Penulis dan Pemerhati Politik)

Comment