OSO Harus Diberhentikan Sebagai Anggota DPD

OSO Harus Diberhentikan Sebagai Anggota DPD

SHARE

Oesman Sapta Odang (OSO) menjabat Wakil Ketua MPR sejak 2014 hingga saat ini mewakili kelompok anggota DPD. Sejak 4 April 2017, OSO dilantik menjadi ketua DPD menggantikan Irman Gusman. Sebelumnya, proses penggantian tersebut memunculkan kegaduhan dan saling tonjok antar anggota DPD serta saling lapor ke aparat kepolisian.

Penggantian pimpinan DPD dinilai tidak sah menurut ketentuan Pasal 260 Ayat (1), Pasal 297 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 299 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Masalah status sah tidaknya keterpilihan OSO pun akhirnya dibawa ke pengadilan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 38 P/HUM/2016 membatalkan Tata Tertib No. 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD sepanjang 2,5 tahun.

Mahkamah Agung juga memutuskan melalui Putusan MA No. 20 P/HUM/2017 membatalkan Tata Tertib No. 1 Tahun 2017 yang memberlakukan surut masa jabatan Pimpinan DPD Periode 2014-2019.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa tatib DPD bertentangan dengan asas nonretroaktif yang dijamin konstitusi (UUDN RI 1945), bertentangan pula dengan Pasal 300 Ayat (1) UU MD3, dan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundag-undangan terkait asas pembentukan dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Tegasnya, putusan MA menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan DPD RI selama 5 tahun.

Dari kedua Putusan MA diatas, OSO dalam kedudukannya sebagai ketua DPD sesungguhnya tidak sah sebagaimana keputusan MA maupun UU MD3. Saat ini, secara defacto OSO tetap menjabat sebagai ketua DPD RI dan sudah dilantik oleh MA. Inilah anomali penegakan hukum dan contoh buruk ketidakpatuhan pejabat negara terhadap putusan pengadilan.

Dalam kedudukan OSO sebagai ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI yang telah dirangkap selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan jelas melanggar ketentuan peraturan perundag-undangan.

Ketentuan hukum rangkap jabatan dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut:

1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparat Sipil Negara

Pasal 122 berbunyi :

“ Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:
a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Ketua, Wakil ketua, dan anggota MPR
c. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR
d. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPD
e. —
n. –“

2. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3

Pasal 302 Ayat (1) khusunya huruf a berbunyi:

“Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai: (a). Pejabat negara lainnya; (b). Hakim pada badan peradilan; atau (c). pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD”.

Akibat rangkap jabatan OSO sebagai Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI berakibat pada:

1. Tugas-tugas kenegaraan di kedua lembaga negara tersebut terbengkalai dan tidak dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Adanya double salary (penggajian ganda) yang diterima oleh OSO baik sebagai Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI.

3. Terjadinya conflict interest dalam kedudukannya sebagai pejabat negara dikedua lembaga negara tersebut yang dapat diduga untuk kepentingan pribadi dan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme yang merugikan negara.

4. OSO secara nyata telah melanggar Pasal 302 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2017 Tentang MD3 sebagaimana telah dikemukan diatas.

5. Akibat pelanggaran Pasal 302 Ayat (1) UU MD3, OSO dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPD sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (2) UU MD3.

6. Perilaku dan sikap OSO yang merangkap jabatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan baik sebagai Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI merupakan contoh pejabat negara yang terkesan haus kekuasaan, melanggar peraturan perundang-undangan dan memberi contoh buruk kepada masyarakat tanpa pemberian sanksi setimpal.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, seharusnya dapat mengambil tindakan tegas atas kasus rangkap jabatan OSO yang dapat merusak nama baik kelembagaan negara MPR di mata publik. Saatnya mengambil tindakan nyata dan tuntas.

Oleh: Syamsuddin Radjab

(Penulis adalah Pengamat Hukum Tata Negara dan Direktur Eksekutif Jenggala Center)

Comment