Mahfud Persoalkan Pansus Angket KPK Yang Ingin Panggil Miryam

Mahfud Persoalkan Pansus Angket KPK Yang Ingin Panggil Miryam

SHARE

Publik-News.com – Panitia k husus (Pansus) hak angket KPK memberikan ancamanan untuk menjemput paksa Miryam S Haryani jika KPK tidak menghadirkannya dalam tiga kali panggilan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD menilai pansus hak angket ini tidak bisa memanggil Miryam karena statusnya sudah ilegal.

“Jadi subjeknya salah, objeknya salah, prosedurnya salah. Kalau tidak legal, tidak sembarang bisa memanggil orang karena belum ada kepastian legalitasnya. Bagi KPK, kalau Pansus tidak memenuhi syarat, KPK bisa memiliki alasan untuk melihat legalitas itu,” ujar Mahfud saat dihubungi, Jumat (16/6/2017).

Mahfud mengaku belum mengetahui prosedur pemanggilan paksa apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Mahfud menganggap pansus hak angket ini tidak sah karena belum terwakili semua fraksi.

Sementara pansus hak angket ini baru diisi 7 fraksi dari 10 fraksi. “Memang tidak bisa dikatakan melanggar atau tidak melanggar, saya tetap berpendapat Pansus itu tidak legal secara yuridis. Pansus baru secara politik dibentuk, secara hukum bermasalah,” imbuh Mahfud.

Sebelumnya, Pansus hak angket menanggap pemanggilan paksa terhadap Miryam sudah sesuai dengan UU MD3 dan tata tertib yang ada. Maka itu, nantinya pansus hak angket akan meminta bantuan Polri untuk menjemput paksa Miryam.

“Kalau KPK tidak mengizinkan menghadirkan Miryam pada hari Senin (19/6) nanti, kita akan menggunakan mekanisme sesuai UU MD3, juga di tatib ada. Pemanggilan dua kali lagi, jadi sampai tiga kali. Kalau sampai tiga kali nggak dihadirkan juga, kita akan minta paksa itu,” kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/6). (Fq)

SHARE
Comment