Pansus Angket Minta Komisi III DPR ‘Boikot’ Anggaran KPK dan Polri

Pansus Angket Minta Komisi III DPR ‘Boikot’ Anggaran KPK dan Polri

SHARE

Publik-News.com – Anggota panitia khusus hak angket Muhammad Misbakhun mengusulkan agar Komisi III DPR tidak membahas anggaran untuk KPK dan Polri tahun depan.

Hal ini dikarenakan  adanya pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, maupun KPK yang tidak mau menghadirkan Miryam S. Haryani.

“Kami mempertimbangan untuk menggunakan hak budgeter DPR dimana saat ini sedang dibahas RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kementerian lembaga,” kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Menurutnya, penolakan Kapolri menjemput paksa Miryam merupakan bentuk dari tidak adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

sebab, dalam Pasal 204 dan 205 UU MD3 mengamanatkan pemanggilan paksa harus melibatkan pihak kepolisian. Aturan ini, kata dia, tidak dibantah oleh oleh mantan Kapolri Jenderal Sutarman saat membahas dengan DPR.
“Ini jelas klo dilihat dari asal usul dan histori pembahasan undang-undang itu bahwa polisi sendiri yang menerjemahkan dan menafsirkan sehingga lahir lah pasal itu,” ujar Misbakhun.

Menurutnya, jika tidak patuh yang diamanatkan UU MD3, maka konsekuensi yang akan diterima institusi penegak hukum tidak akan mendapatkan anggaran pada tahun 2018. Keputusannya ini juga tidak akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) keseluruhan.

“Ya tidak, di-decline (tolak) aja (anggaran) polisi nol, KPK nol, selesai,” katanya.

Ia mengatakan usulannya ini hanya bersifat pribadi yang akan dibahas di pansus. Namun, ia mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari anggota pansus lainnya.

“Hampir semua anggota dalam tone yang sama dalam menggunakan instrumen itu,” ujar Misbakhun.(Fq)
 

 

 

SHARE
Comment