Pansus Bakal Hapus Kewenangan Penyadapan KPK

Pansus Bakal Hapus Kewenangan Penyadapan KPK

SHARE

Publik-News.com – Pansus Hak Angket menganggap kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK sudah tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

Anggota Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi meminta keweanangan penyadapan KPK dihapus. Sebab, kewenangan penyadapan yang didasarkan pada standar operasional prosedur (SOP) itu bertentangan dengan hukum.

“Seharusnya yang kita dukung di Indonesia adalah penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada di Indonesia dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita,” kata Taufiqulhadi di Jakarta, Sabtu (9/9/2017)

Anggota dewan pakar Partai NasDem ini menyebut penyadapan yang dipertontonkan KPK selama ini sudah melampaui batas.

Menurutnya, kewenangan penyadapan KPK bisa dihapus melalui revisi UU KPK.

“SOP adalah ekses karena tidak ada dasar hukumnya. SOP itu dibawa dari peraturan menteri. Di dalam hierarki hukum aturan dibawah uu tidak boleh bertabrakan dengan Undang-undang. Kalau bertabrakan bagaimana? Maka, peraturan dibawah itu harus dihapuskan,” ujarnya.(Fq)

 

 

 

SHARE
Comment