Parlemen dan Strategi Kebudayaan

Parlemen dan Strategi Kebudayaan

SHARE

“Sebagai pemimpin jangan pernah berhenti untuk membaca dan jangan lupa minum madu.”

Dalam teori politik modern mengenai Delegation of Power, lembaga legislatif diwakili oleh parlemen. Disana adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang ditugaskan oleh rakyat dan negara untuk membuat undang-undang.

Untuk membahas undang-undang biasanya dibentuklah panitia-panitia khusus (Pansus) yang diberikan kewenangan memanggil menteri-menteri atau pejabat lainnya jika membutuhkan penjelasan atau keterangan seperlunya. Mereka juga boleh memanggil para ahli untuk berdiskusi tantang masalah-masalah pokok yang sedang dibahasnya.

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Perancis, panitia legislatif ini sangatlah berkuasa, tetapi di negara lain seperti Inggris, panitia seperti ini tak lebih dari panitia teknis saja. Dalam kasus di Indonesia, dewasa ini titik berat wewenang legislasi ini telah bergeser pada lembaga eksekutif. Nyaris semua rancangan Undang-Undang (RUU) diusulkan dan dipersiapkan oleh lembaga eksekutif. Lembaga legislatif tinggal membahas dan meng-amandeer-nya.

Ini karena lembaga eksekutif dalam praktiknya lebih bertanggung-jawab atas peningkatan taraf hidup rakyat dan kepentingan umum lainnya. Apalagi fakta menunjukkan bahwa inisiatif undang-undang sangat sedikit sekali diusulkan oleh lembaga legislatif.

Mungkin juga karena lembaga eksekutif lebih banyak memahami masalah dan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan diseputar payung hukum atas apa yang mereka kerjakan dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan.

Melihat posisi legislatif yang sangat strategis itu maka seharusnya lembaga tersebut hanya ditempati oleh orang – orang yang memiliki visi masa depan bangsa yang jelas. Bukan oleh orang orang sembarangan yang mohon maaf: (hanya bernafsu memburu rente belaka) yang justru akan merusak negara.

Terkait dengan kebutuhan pengisian lembaga eksekutif tersebut, salah satu entitas politik bangsa yang diakui memiliki visi masa depan bangsa yang jelas itu adalah eksponen HMI.

Sebab kader HMI telah mengalami proses percepatan meraih kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang oleh Wodroow Wilson sering di sebut dengan proses Accelarated Civic Culture ( ACC ). Oleh Sebab itu sangat wajar bila setiap kader HMI kemudian berpolitik. Itu adalah wujud tanggungjawabnya selaku warga negara yang baik.

Ini ditandai oleh kenyataan bahwa setidaknya dalam dua dasa warsa terakhir ini banyak sekali kader HMI yang mengalami mobilitas politik vertikal. Mereka kemudian mengisi jabatan – jabatan struktur politik dan birokrasi.

Namun demikian kalau di bandingkan dengan jumlah keanggotaan eksponen HMI secara keseluruhan mungkin hanya sepertiga saja yang mengisi struktur politik dan birokrasi itu, selebihnya terpencar dan terserak dalam berbagai bidang pengabdian mereka masing – masing.

Fenomena masuknya kader HMI kedalam parlemen adalah hal yang positif. Karena itu benar sinyalemen Fachry Ali bahwa bila mereka menyadari fungsi keberadaannya di parlemen itu, maka sebenarnya mereka sedang merancang suatu strategi kebudayaan Indonesia masa depan.

Ditangan mereka nasib bangsa ini ditentukan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dalam konteks menjadi lebih baik atau lebih buruk, almarhum Dahlan Ranuwihardjo mengingatkan bahwa kekuasaan itu malas sekali bersentuhan dengan intelektualitas.

Dalam suatu berhibcang dengan penulis beberapa tahun silam ia mencontohkan Soekarno dan nasib intelektualitasnya. Menurut tokoh HMI ini, sebelum berkuasa, Soekarno menjadi pemuda yang sangat intelek.

Kadar intelektualitasnya sangat mendunia. Ia sangat akrab dengan falsafah-falsafah dari para pemikir besar dunia. Namun sayang, kata Dahlan, intelektualitas Soekarno terhenti saat ia berkuasa.

Memang, kekuasaan seringkali tak ramah pada kegiatan intelektualitas. Padahal pada titik ini sesungguhnya kekuasaan itu mulai masuk masa kritisnya. Ia adalah kekuasaan yang ‘mati’.

Kekuasaan yang ideal, kata Dahlan, adalah kekuasaan yang akrab dengan semangat rasionalitas. Inkubator dari rasionalitas itu tidak ada lagi selain kegiatan-kegiatan atau ruang-ruang intelektualitas itu sendiri.

Apalagi dalam konteks politik modern dimana masyarakat semakin cerdas dalam menilai banyak hal dalam kehidupannya, maka rasionalitas politik menjadi sebuah kebutuhan mutlak. Tidak bisa lagi penguasa dengan seenaknya mengelabui masyarakat yang cenderung kritis itu.

Bila tidak maka kekuasaan itu secara sosial menjadi un-legitimate. Lalu? Ada baiknya mengikuti nasihat Nurcholis Madjid kepada juniornya Hidayat Nurwahid, “Sebagai pemimpin jangan pernah berhenti untuk membaca dan jangan lupa minum madu.”

Oleh. FATHORRAHMAN FADLI

(Penulis adalah Pendiri Indonesia Development Research (IDR) dan anggota Tim Ahli Lembaga Kajian Strategis Nusantara Unggul (LKSNU) serta dosen pada Universitas Pamulang)

SHARE
Comment