Parpol Pemerintah Jangan Senang Dulu, RUU Pemilu Bakal Ditolak MK

Parpol Pemerintah Jangan Senang Dulu, RUU Pemilu Bakal Ditolak MK

SHARE

Publik-News.com – Pengesahan RUU Pemilu saat ini menjadi polemik. Sudah ada beberapa pihak yang akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan jika benar ada pihak yang bakal menggugat ke MK, maka dipastikan RUU Pemilu yang disahkan itu bakal dibatalkan oleh MK.

“Kalau kemudian di tingkat bawah, tingkat masyarakat akan ada yang judicial review itu pasti terjadi. Dan, saya punya perasaan bahwa itu bisa menang,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (21/7/2017).

Menurut Fahri, penolakan terhadap pengesahan RUU Pemilu itu cukap banyak, terutama soal penetapan presidential threshold 20 persen. “Empat dari sepuluh fraksi,” kata dia.

Fahri menyebut konsep ambang batas dalam UU Pemilu yang baru itu bertentangan dengan prinsip pemilu baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Belum lagi, dalam UU pemilu yang baru itu menyatakan perolehan suara pemilu tahun sebelumnya dijadikan syarat pemilu yang akan datang.

Dengan demikian, kata Fahri nantinya akan ada ketidakpastian politik. Sebab, belum tentu partai pemenang dalam pemilu 2019 bisa mencalonkan Presiden.

Fahri mengumpamakan misalnya tahun ini ada partai mendapat suara 30-40 persen, tetapi ia tidak bisa mencalonkan Presien karena perolehan suara ditahun sebelumnya tidak mencapai ambang batas. Kemudian, partai itu berkampanye bahwa lima tahun lagi bakal bisa mencalonkan Presiden.

“Itu bisa menciptakan instabilitas politik sebab partai yang memperoleh lebih dari 20 persen itu bisa men-challenge pemerintahan yang ada bahwa dia punya kandidat alternatif untuk lima tahun lagi,” kata Fahri.

Fahri meyakini jika RUU pemilu itu bakal ditolak MK karena pada tahun 2019 pemilu digelar secara serentak.

“Pilpres dan pileg serempak sehingga tidak ada threshold. Itu dugaan saya yang menyebabkan kemungkinan besar ini dimenangkan oleh MK,” kata Fahri.(Fq)

 

 

 

SHARE
Comment