Patut Diduga Kapolri Ingin Kondisi Negara Jadi Kacau

Patut Diduga Kapolri Ingin Kondisi Negara Jadi Kacau

SHARE

Publik-News.com – Pengamat hukum dari The Indonesian Reform, Martimus Amin menyebut, kinerja Kapolri Jendral Tito Karnavian cukup lamban dalam menyelesaikan sejumlah masalah yang dilaporkan banyak kalangan.

Hal itu terlihat dari belum rampungnya kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Kata Martimus, Kapolri seperti menjadi pembela Ahok.

“Selama sejarah penyelidikan di kepolisian baru dalam kasus Ahok, kepolisian mendatangkan saksi meringankan bagi pelaku,” kata Martimur dalam siaran persnya, Rabu (23/11/2016).

Sebagaimana diketahui dalam melaksanakan tugas penyidikannya biasanya kepolisian bekerja mengumpulkan alat-alat bukti yang memberatkan pelaku dalam rangka membuat terang peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Amin lantas membandingkan kasus serupa seperti dialami budayawan dan wartawan senior, Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Eden dan lain-lainnya. Polisi saat itu bertindak gesit langsung menangkap dan menahan pelaku.

Beda halnya perlakuan terhadap kasus Ahok, Amin menilai Kapolri sepertinya terus mengulur waktu dan mencari dalih menetapkan status tersangka bahkan yang bersangkutan belum jua ditahan hingga kini.

“Akibat perlakuan di luar batas hukum tersebut, sudah sewajarnya menimbulkan reaksi umat memprotes kepolisian termasuk aksi bela Islam yang lebih besar pada 2 Desember,” tambahnya.

Namun aksi itu malah dianggap Kapolri sebagai upaya makar terhadap pemerintahan yang sah. Lebih lucunya lagi, kata dia, diklarifikasi Kapolri sendiri bahwa info itu diperoleh dari Google. Teranyar Kapolri memanggil para ulama dan tokoh ormas Islam. Langkah Kapolri ini menurut Amin, patut diduga untuk memprovokasi keadaan negara menjadi kacau.

Dari poin-poin di atas, sambung Martimur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kapolri yang sesungguhnya ingin berbuat makar terhadap negara, memancing kemarahan umat Islam (rakyat) menyerang aparat polisi, kantor-kantor dan markasnya.

“Bagaimana tidak mereka melihat para ulama dan aktifis Islam diperlakukan sudah di luar batas kewajaran oleh kepolisian,” tutupnya. (HR)

Comment