Home Politik PB HMI Desak Jokowi Publikasikan Izin Perusahan Tambang dan Migas

PB HMI Desak Jokowi Publikasikan Izin Perusahan Tambang dan Migas

Publik-News.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempublikasikan izin perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia.

PB HMI, melalui Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Pahmuddin Kholik, mengatakan rakyat ingin mengetahui jumlah perusahaan tambang, khususnya di sektor Migas.

“Kami mendesak kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempublish seluruh izin usaha pertambangan yang sedang beroperasi di Indonesia. Bila tidak maka negara akan mengalami kerugian yang amat besar,” ujar Pahmuddin di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (28/4/2018).

Pemerintah tida perlau khawatir untuk mempublikasikan izin perusahaan tambang. Sebab, selama ini tidak ada transparansi terkait jumlah perusahaan yang bergerak disektor migas tersebut. Padahal pemerintah memiliki otoritas penuh atas negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 33 ayat 2.

“Menurut saya pemerintah kurang memiliki nyali untuk bersikap ksatria dan itu sangat kami sayangkan. Padahal sektor pertambangan kita sedang dipermainkan oleh pihak asing,”tambah Pahmuddin.

Selain mendesak mempublikasikan izin perusahaan pertambangan, Pahmuddin menambahkan bahwa pihaknya juga mendorong pemerintah untuk membentuk suatu badan yang dapat mengelola dan menampung dana cadangan Migas.

“Pemerintah semestinya membentuk suatu aturan tentang pembentukan badan khusus guna menampung dana cadangan migas atau petroleum fund. Dan semua ini tentu butuh Perpres,” tambah Pahmuddin

Tak sampai di situ, Pahmuddin juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya renegoisasi ulang Kontrak Karya PT. Freeport dan meminta pada Menteri ESDM agar transparan dalam kontrak pengelolahan Blok Mahakam.

“Harapan besar saya Presiden Joko Widodo mampu membuktikan keberpihaknya pada wong cilik. Jangan hanya pemanis bibir saja, kalau berani pemerintah harus tegakan konstitusi,” tegas Pahmuddin sambari menyebut bahwa sikap PB HMI terkait perusuahaan pertambangan dan Migas ini merupakan rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) PB HMI periode 2018-2020. (Rf/Ed)

Comment