PBNU Instuksikan Seluruh Kader NU Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah

PBNU Instuksikan Seluruh Kader NU Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah

SHARE

Publik-News.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan seluruh pengurus lembaga dan badan otonom NU melakukan aksi menolak kebijakan 5 hari sekolah. Kebijakan itu dianggap bisa mematikan keberadaan madrasah diniyah.

Intruksi itu tertuang dalam surat dengan nomor  1460/C.I.34/08/2017 yang ditandangani oleh Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin, Katib Aam PBNU KH Yahya C Staquf, Ketum PBNU Said Aqil Siradj, dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

Dalam surat itu disebutkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sama sekali tidak mengupayakan akan adanya pendidikan karakter yang selama ini dinyatakan oleh Kemendikbub.

“Konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar,” ujar Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/8/’2017).

Menurutnya, kebijakan itu akan menghilangkan keberadaan madrasah diniyah. Padahal. selain pondok pesantren, madrasah diniyah juga ikut menangkal akan adanya paham radikalisme.

“Ironis jika lembaga yang menjadi harapan untuk membangun karakter tunas-tunas bangsa justru malah diusik dan diancam eksistensinya,” katanya.

Berikut isi surat instruksi PBNU:

1. Melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

2. Mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.

3. Melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.(Fq)

 

 

 

SHARE
Comment