Home Ekonomi Kreatif PBNU Soroti Pembangunan Infrastruktur

PBNU Soroti Pembangunan Infrastruktur

Publik-News.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) forum group discussion (FGD), Selasa (12/9/2017). Forum ini bertajuk “Mendorong Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur”.

Forum ini juga melibatkan stakeholder yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Acara digelar Aula lantai 5, Gedung PBNU, Jakarta Pusat. Ketua PBNU, H. Umar Syah HS, mengatakan ada lima orang narasumber dan enam panelis pada FGD tersebut.

Mereka yang menjadi narasumber adalah Johni G Plate (Komisi XI DPR/Sekjen Partai NasDem), Dr. Andi Jamaro Dulung (Komisi VII DPR), Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si. (Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kemen PUPR), Athor Subroto, Ph.D (pengamat ekonomi UI) dan Bahlil Dahalia (Ketum HIPMI).

Sementara yang menjadi panelis adalah Dr. Dianta Sembayang, Dr. Amsar Dulmanan (Pengamat Ekononomi UNUSIA), Neng Eem Marhamah Zulfa S.Th.I (Komisi V DPR), Dr. Abdillah, Dr. Soemantri dan
Moh. Yusuf Kosim

Rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Sebut saja target pembangunan 35MW proyek powerplant, 1.000 km dari tollroad, 3,258 km dari kereta api, 15 bandar udara baru dan 10 perluasan bandara, 20 pelabuhan laut dan serta perluasan pelabuhan.

Dalam RPJMN 2015-2019 misalnya target pembangunan infrastruktur tidak bisa memenuhi target karena fiskal tidak mampu memenuhi. Pemerintah membutuhkan dana hingga Rp 1.915 triliun untuk program-program pembangunan infrastruktur sampai 2019. Tak semuanya dibiayai dengan uang dari APBN. Hanya sekitar Rp1.289 triliun yang mampu ditanggung oleh APBN. Artinya masih ada kekurangan dana sebesar Rp626 triliun.

Dia menegaskan bahwa PBNU bidang Ekonomi berusaha menyoroti program pembangunan ekonomi khususnya infrastruktur di Indonesia. Mengapa demikian? Kendala yang ada terkait pembiayaan dan proses pembangunan seperti pembebasan lahan misalnya, haruslah dicari solusi secara efektif efisien.

Terlebih masa pemerintahan Jokowi sudah berjalan setengah periode. Jika swasta tidak dilibatkan dalam pembanguan infrastruktur, bukan tidak mungkin ekonomi akan melesu. (RF)

Comment