PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura Dianggap Tak Berihak Pada Rakyat di Pilkada...

PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura Dianggap Tak Berihak Pada Rakyat di Pilkada DKI

SHARE

Publik-News.com – Sikap empat partai politik yang mengusung pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, disayangkan. Keempat partai yang mengusung Ahok-Djarot tersebut adalah Partai Golkar, NasDem, Hanura dan PDI-Perjuangan.

Ketua Presidium Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Andrianto mengatakan dukungan keempat partai politik kepada Ahok-Djarot tersebut menunjukkan bahwa empat parpol, itu tidak lagi dapat dianggap berpihak kepada rakyat kecil dan miskin.

Hal tersebut dikatakan Andrianto saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Pilkada Jakarta : Oligarkis Parpol dan Cengkeraman Kartel Reklamasi” di Restoran Dunkin Donuts Menteng, Jl. HOS Cokroaminoto No 94 Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).

“Parpol yang kita anggap tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil, ternyata dalam Pilkada DKI tidak menunjukkan sama sekali,” ujar Andri.

Menurut Andri, semua elit partai tahu bahwa selama menjadi Gubernur DKI, Ahok mengantongi dosa politik dan hukum. Kasus hukum yang melelet Ahok adalah kasus reklamasi teluk Jakarta, sumber waras dan pembelihan tanah di cengakareng Jakarta. Selain itu, Ahok juga tidak menunjukkan prestasi apapun selama menjadi orang nomor satu di pemerintahan DKI.

“Jadi menurut saya agak kurang masuk akal masih ada partai mendukung ahok. Jadi saya curiga ini ada permainan,” katanya.

Kecurigaan Andri ini didasarkan pada pengakuan Mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja yang menyebutkan telah mengelontorkan dana sebesar Rp 1,6 Triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sidang lanjutan, kasus suap pembahasan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) beberapa waktu lalu. Menurut Ariesman, uang tersebut sebagai bagian tambahan kontribusi dari PT Muara Wisesa Samudera dan PT Jaladri Kartika Paksi. Kedua perusahaan itu adalah anak perusahaan PT Agung Podomoro Land yang dipimpin Ariesman.

“Isu reklamasi kan isu yang berbau dengan uang, Arisman kan sudah ngomong di Pengadilan bahwa Podomoro sudah setor 1,6 triliun kepada Pemda dki sebagai dana kompensasi reklamasi. kita menduga ini dana badget, dana yang tidak terdaftar di keuangan negara. harusnya keuangan itu masuk APBD dulu baru bisa dikelola. tapi kan ini enggak, langsung dikelola saja gitu. itu enggak boleh gitu dung,” katanya.
(Hurri Rauf)

SHARE
Comment