PDIP Ingin Usir PAN dari Koalisi Pendukung Pemerintah

PDIP Ingin Usir PAN dari Koalisi Pendukung Pemerintah

SHARE

Publik-News.com – Sikap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Zulkifli Hasan soal penolakannya kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, membuat Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto meradang.

Menurut Hasto, sebagai partai pendukung dan menjadi bagian koalisi pemerintah, PAN mestinya mendukung segala kebijakan pemerintah, termasuk soal Perppu tentang Ormas. Apalagi, Presiden Jokowi sudah memberikan jatah kursi Menteri kepada PAN, seperti Asman Abrur yang didaulat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut Hasto, PAN mestinya dewasa dan mendukung apa yang dilakukan Presiden Jokowi.

“Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden. Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan,” ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017)

Menurut Hasto, PAN harusnya keluar dari kolialisi pendukung pemerintah jika ingin menolak segala kebijakan yang diambil Jokowi. Hasto mengaku akan menghormati sikap PAN jika keluar dari koalisi pendukung pemerintah. Sebab, hal tersebut merupakan kedewasaan dalam bersikap.

Apalagi, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung penuh kebijakan perppu ormas yang dikeluarkan Jokowi tersebut. Maka itu, lanjut Hasto, PDIP sebagai pendukung pemerintah meminta PAN bersikap secara tegas dan dewasa serta keluar dari koalisi pendukung pemerintah.

“Tapi jangan bersikap setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan PDI-P. Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kami harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kami akan hormati. Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi,” pintanya. (PN)

 

SHARE
Comment