Pegawai KPK Bermain Politik, Fahri Desak Kementerian PAN Bertindak

Pegawai KPK Bermain Politik, Fahri Desak Kementerian PAN Bertindak

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai tindakan pegawai KPK dengan menggugar pasal Hak Angket ke Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan politik.

Menurut Fahri, pegawai KPK adalah APARATUR sipil negara atau ASN. Mereka adalah pelaksana UU dan harus tunduk kepada UU dan tidak boleh menentang UU yang ada.

Maka itu, Fahri meminta Kementerian PAN memberikan sanksi kepada pegawai KPK yang tidak patuh pada undang-undang.

“Saya mohon Kementrian PAN mulai turun tangan untuk menertibkan kelakuan ASN di KPK. Sebab ini mengganggu program nasional reformasi birokrasi. Apalagi jika menimbang bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum maka pegawai berpolitik untuk menekan proses hukum tidak bIsa ditolerir,” ujar Fahri melalui pesan tertulis, Jumat (14/7/2017).

Berikut keterangan tertulis Fahri Hamzah selengkapnya:.

PEGAWAI KPK ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN PEKERJA KONTRAK ATAU MUSIMAN.

Miris mendengar pegawai KPK kembali berpolitik dengan menganggap diri. Rugi akibat adanya Pansus angket KPK lalu menguangkan Judicial Review. Ini untuk ke sekian kalinya terjadi, sebelumnya mereka juga menggalang demo berkaki-kali termasuk menentang pimpinan KPK sendiri. Dan Ketua Serikat pegawai KPK Disiniyalir lebih kuat dari 5 komisioner yang ada.

Perlu diperingatkan kepada mereka bahwa pegawai KPK adalah APARATUR sipil negara atau ASN. Mereka adalah pelaksana UU dan harus tunduk kepada UU dan tidak boleh menentang UU yang ada. Mereka tidak boleh berpolitik apalagi menggalang kekuatan untuk melawan keputusan lembaga negara.

Pihak yang melakukan gugatan di MK adalah mereka yang secara pribadi dirugikan oleh UU atau keputusan UU yang ada. Sementara itu, tidak ada kerugian pribadi kepada pegawai KPK atas keputusan Pansus angket DPR. Angket adalah kewenangan yang sah yang ada dalam UUD 1945. Tujuan angket adalah penyelidikan untuk menemukan kebenaran yang akhirnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Jadi pegawai KPK bukan pekerja kontrak atau musiman di pabrik atau perkebunan. Mereka adalah APARATUR NEgara yang disumpah untuk loyal kepada negara bukan unTuk berpolitik menentangnya. KPK tempat mereka bekerja adalah lembaga negara yang memakai uang dan kewenangan dari UU dan APBN YANG HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA NEGARA. Bukan uang pribadi yang dapat merugikan pribadi tertentu.

Saya mohon kementrian PAN MULAI TURUN TANGAN Untuk menertibkan kelakuan ASN DI KPK sebab ini mengganggu Program nasional reformasi birokrasi. Apalagi jika menimbang bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum maka pegawai berpolitik untuk menekan proses hukum tidak bIsa ditolerir.

Fahri Hamzah 
Wakil Ketua DPR RI.(Fq)

 

 

SHARE
Comment