Pelibatan TNI Berantas Terorisme, Waketum Gerindra: UU Harus Dibuat Secara Detail

Pelibatan TNI Berantas Terorisme, Waketum Gerindra: UU Harus Dibuat Secara Detail

SHARE

Publik-News.com – Pelibatan TNI dalam menangani pemberantasan terorisme masih dalam pembahasan dalam revisi Undang-Undang terorisme.

Wakil ketua umum partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, filosofi penegakan hukum dalam UU tersebut harus dilengkapi dengan filosofi tentang gangguan keamanan dan kepentingan negara baik yang menyangkut bahaya terorisme ataupun separatis.

“Paradigma RUU Terorisme memang seharusnya menjangkau filosofi mempertahankan karena ancaman Dignity of State (Kedaulatan Negara), sehingga penggunaan asas “Principle of Clear and Present Danger” adalah sesuatu yang dibenarkan, yaitu Hukum Darurat Berlaku bagi Kondisi Darurat dan Kondisi “darurat menempatkan Dignity of State sebagai prioritas negara yang sesuai doktrin dan yurisprudensi universal bahwa “the protection of human right must yield for all cases of clear and present danger serta sudah sesuai dengan Tap MPR NO VII TH 2000 dan pasal 30 UUD 1945 pasal 30,” ujar Ferry dalam siaran persnya, Minggu (4/6/2017)

Menurutnya, perubahan filisofi tersebut menjadi dasar kebersamaan TNI-POLRI dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme. Sebaiknya dua institusi itu terlibat agar bisa dicegah efek negatif dalam pelaksanaan UU ini seperti yang dikhawatirkan masyarakat.

“Namun demikian UU ini juga harus dibuat secara detail sehingga meminimalisir adanya multi tafsir,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme dan meminta keterlibatan TNI dicantumkan dalam RUU Terorisme yang hingga kini masih dibahas di DPR RI.

Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menko Polhukkam sudah mempersiapkan,” ujar Jokowi belum lama ini. (PN)

SHARE
Comment