Pembangunan Infrastruktur Dianggap Menjadikan Perbatasan Sebagai Kawasan Ekonomi Baru

Pembangunan Infrastruktur Dianggap Menjadikan Perbatasan Sebagai Kawasan Ekonomi Baru

SHARE

Publik-News.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir tahun 2016 akan menyelesaikan pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tahap I. Pada tahun 2017 Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan tahap 2 yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dikawasan perbatasan.

“Setelah pintu-pintu lintas batas negara tersebut selesai, kita akan mengembangkan kawasannya termasuk pasar, kami ingin sampaikan bahwa PLBN ini tidak hanya sebagai pintu pengawasan tapi kita ingin kembangkan sebagai kegiatan ekonomi di perbatasan,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljnono.

Dicontohkannya, PLBN Entikong di Kalimantan Barat, pada tahap 1 yang dibangun adalah bangunan utama, pos lintas kendaraan pemeriksaan, bangunan pemeriksaan kargo, bangunan utilitas (rumah pompa & power house), monumen, gerbang kedatangan dan keberangkatan, jalan, lansekap dan jalur pedestrian yang selanjutnya disebut dengan zona inti.

Selanjutnya akan dibangun di zona sub inti dan zona pendukung yaitu area parkir, bangunan kantor PLBN, mess pegawai, klinik, pasar tematik, food court dan rest area, wisma Indonesia dan Masjid.

“Kami ditugasi untuk membangun pasar-pasar sehingga akan terjadi kegiatan ekonomi di perbatasan ini, insya Allah penduduk yang di perbatasan beraktifitas di bagian Indonesia, jadi ini selain sebagai pintu pengawasan lintas batas, juga dikembangkan sebagai kawasan ekonomi baru di perbatasan,” tambah Menteri Basuki.

Nantinya, tambah Menteri Basuki, setelah kawasan tersebut terbentuk, menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk organisasi yang memimpin dalam kawasan tersebut, mengingat potensi ekonomi yang baik di kawasan perbatasan.

“Di PLBN Entikong ini, menurut Gubernur Kalimantan Barat, apabila di manage dengan baik bisa menghasilkan Rp 7 triliun pertahun,,” tutur Menteri Basuki.

7 PLBN yang saat ini tengah dikerjakan yaitu PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong, dan di Papua ada di Skouw. 7 PLBN tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak sehingga diratakan dan kemudian dibangun baru.

Selain 7 PLBN yang sedang dalam proses pembangunan ulang, ada tambahan 2 PLBN lagi yang akan diperbaiki yaitu PLBN Oupoli dan Waris yang masih dalam tahap Pra Design.

Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN saja namun juga melakukan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan PLBN. Di kawasan perbatasan itu (pos lintas batas) juga dilakukan pengembangan infrastruktur permukiman, tidak hanya jalan tetapi juga melingkupi drainase, pengelolaan sampah, air minum dan lainnya.
(Fadli)

SHARE
Comment