Home Politik Pembelaan PDI-Perjuangan Kepada Puan dan Pramono Yang Disebut Terima Duit e-KTP

Pembelaan PDI-Perjuangan Kepada Puan dan Pramono Yang Disebut Terima Duit e-KTP

Publik-News.com – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait pernyataan terdakwa Setya Novanto yang menyebut dua kader partainya, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Menurut Hasto, partainya berada di posisi oposisi, saat pengerjaan proyek e-KTP dijalankan. Proyek e-KTP dikerjakan di masa pemerintahan Presiden SBY. Hasto juga menegaskan bahwa di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu “dikalahkan”.

Terkait disebutnya Puan dan Pramono menerima duit e-KTP, Hasto meyakini agar Setya Novanto hanya untuk menyandang
status justice collaborator.

Bantahan dan pembelaan Hasto kepada Puan dan Pramono tersebut disampaikan dalam bentuk keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (22/3/2018). Berikut penjelasan Hasto selengkapnya.

Menanggapi berbagai pemberitaan terkait dengan E-KTP, kami sampaikan hal2 sbb:

1). Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu “dikalahkan”, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun.

2). Konsepsi E-KTP yang disampaikan PDI Perjuangan sangatlah berbeda. Yang kami usulkan, E-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan “integrasi data” antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tsb diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tsb akan mendapatkan kartu Single Identity Number tsb. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah.

3). PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. “Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yg akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP”

4). Saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan. “Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tsb”

5).Kami juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan. (PN)

Comment