Pemerintah Dianggap Tak Boleh Intevensi Menaikan Harga Rokok Jadi Rp50 Ribu

Pemerintah Dianggap Tak Boleh Intevensi Menaikan Harga Rokok Jadi Rp50 Ribu

SHARE

Publik-News.com – Sekretaris Majelis Syura DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Sahar L. Hasan mengatakan, pemerintah telah melakukan intevensi jika membuat aturan penentuan harga rokok Rp50 ribu perbatang.

“Kenapa mesti ada intervensi pemerintah. Itu pemerintah kurang kerjaan,” ujar Saar saat berbincang dengan Publik-News.com, Senin (22/8/2016).

Menurut Sahar, negara ini tidak menerapkan sistem pembangunan yang sentralistik. Dengan demikian, kata dia, jika pemerintah menentukan harga rokok mencapai Rp50 ribu maka hal tesebut, kata Sahar, menunjukkan adanya intervensi.

“Apakah kita menerapkan ekonomi sistem etatisme. (Pengelolaan semuanya diurus pemerintah),” pungkasnya.

Sahar mengatakan, pemerintah tak berhak menentukan harga rokok. Sebab, ketika rokok ditentukan oleh pemerintah, masyarakat yang menjadi konsumen yang dirugikan.

“Itu kan rokok bukan kebutuhan pokok sehingga pemerintah tak boleh intervensi soal harga. Kenapa tidak menaikkan minuman alkohol saja.

Lebih lanjut, pemerintah mestinya membuat peraturan lain jika memang tujuan penentuan harga rokok Rp50 ribu untuk melarang pelajar mengkonsumsi rokok.

“Mestinya bikin ketentuan peraturan lain kalau tujuannya untuk melarang pelajar merokok. Jadi jangan soal harga,” tutup Sahar.

(Hurri Rauf)

SHARE
Comment