Home Hukum Pemerintah Diminta Beri Sanksi Soal Konten Pornografi di WhatsApp

Pemerintah Diminta Beri Sanksi Soal Konten Pornografi di WhatsApp

Publik-News.com – Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, Hariqo Wibawa Satria, mendorong pemerintah menjatuhkan saksi terkait munculnya konten gambar bergerak format GIF yang menjurus pornografi di WhatsApp.

“Whatsapp (WA) sebuah aplikasi bertukar konten terbukti menyajikan konten porno dalam format GIF. Apa yang bisa dilakukan pemerintah?. Pertama, memberikan sanksi kepada WA, Kedua, menjamin kejadian ini tidak terulang di masa yang akan datang,”ujar Rico, Senin (6/11/2017).

Bagaimana dengan pemblokiran? Rico menegaskan bahwa opsi ini bisa, namun bikin ramai, mengganggu fokus lain, dan momentumnya belum pas. Indonesia juga tidak punya aplikasi karya anak bangsa sehebat WhatsApp. Selain itu, ketergantungan pemerintah dan masyarakat terhadap WhatsApp lebih tinggi dibanding telegram yang pernah diblokir sebelumnya.

“Bicara diplomasi, kepentingan nasional dalam kaitannya dengan media sosial, aplikasi memang belum membumi,” pungkas dia.

Karenanya, meski tidak harus, Rico menambahkan bahwa pemerintah memerlukan dukungan publik ketika berhadapan dengan aplikasi bertukar konten seperti WhatsApp, media sosial, dll. Dukungan publik bisa diraih dengan mensosialisasikan secara komperehensif, apa saja peraturan yang harus ditaati oleh WhatsApp dan aplikasi sejenis ketika beroperasi di Indonesia, dan apa sanksinya jika melanggar. Jika suatu saat WhatsApp melanggar lagi, maka pemerintah bisa menindak tegas.

“Semua mengerti, Whatsapp dan Instagram sudah dibeli oleh Facebook, dan seperti kita ketahui Facebook bukan semata media sosial, ia juga berbisnis, mendapatkan uang dari iklan, dll. Keuntungan Facebook lebih besar dari media manapun di Indonesia,” tambahnya.

Rico berujar bahwa WhatsApp adalah tangan kanan Facebook, yang secara langsung atau tidak langsung memperkuat bisnis Facebook. Jadi salah satu alasan kenapa Facebook mampu mempertahankan dominasinya adalah karena dukungan WhatsApp. Mereka ini satu grup.

“Kalo kita runut, awalnya WhatsApp hanyalah alternatif lain mengirim pesan pendek. Masyarakat tertarik, karena WhatsApp bisa menggunakan WI-FI, dibanding SMS yang berbayar. Namun ketika WhatsApp sudah bisa mengirim, menerima berbagai jenis konten media seperti; foto, video, dokumen, teks, GIF, lokasi, panggilan suara, panggilan video, dll. Maka seharusnya sistem keamanannya lebih diperketat,” katanya.

Selain itu, Rico mengapresiasi WhatsApp yang terus meningkatkan layanan. Yang teranyar, di WhatsApp pengguna aplikasi ini bisa menghapus pesan yang sudah terkirim tapi salah kamar. Meskipun layanannya gratis, namun WhatsApp tetap harus mengikuti peraturan, undang-undang, norma yang ada di Indonesia.

“Walaupun konten GIF di WhatsApp disediakan pihak ketiga, namun WhatsApp tetap bertanggungjawab. Jadi alasan, “konten porno tersebut bukan produksi WhatsApp” tidak bisa diterima. Ibarat warung, pemiliknya harus mengecek apakah makanan yang dititipkan seseorang mengandung racun atau aman,” beber dia.

Ditambahkan Rico, yang pasti dalam kasus konten porno dalam format GIF di WhatsApp ini, pemerintah tidak boleh diam. Pemerintah harus menjatuhkan sanksi dan kemudian mendorong agar sanksi itu dipublikasikan oleh pihak Whatsaap.

“Kemudian kedua belah pihak, yakni WhatsApp dan Pemerintah memberikan jaminan bahwa kejadian ini tidak terulang kembali. Selain itu, Pemerintah harus memberikan bukti nyata dukungan kepada anak bangsa yang ingin membuat mesin pencari, media sosia,” tutup Rico. (RF/PN)

Comment