Home Politik Pemerintah Diminta Hormati Fatwa Haram MUI Tentang Penggunaan Atribut Non-Muslim

Pemerintah Diminta Hormati Fatwa Haram MUI Tentang Penggunaan Atribut Non-Muslim

Publik-News.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berharap Fatwa MUI terkait haramnya memakai atribut non Muslim, dihormati. Ia berharap pemerintah bisa mengakomodirnya dengan mencegah adanya pemaksaan pihak perusahaan kepada karyawannya untuk memakai atribut nonmuslim.

“Mengingat fatwa MUI ini menyangkut akidah dan keyakinan beragama sehingga harus dihormati semua pihak. Oleh karena itu pemerintah harus mencegah dan mengawasi adanya pemaksaan kepada pegawai yang beragama Islam,” kata Iskan di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Iskan juga mengatakan bahwa pelarangan memakai atribut non Muslim tidak melanggar kebhinekaan, mengingat makna kebhinekaan adalah adanya kesadaran saling menghormati perbedaan dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain.

“Jika adanya pemaksaan menggunakan atribut non muslim, justru akan merusak kebhinekaan, karena pemaksaan keyakinan bertentangan, kebhinekaan, HAM dan konstitusi,” katanya.

Terkait dengan adanya aksi ormas yang melakukan sweeping, Iskan menyatakan bahwa tindakan tersebut kurang tepat, mengingat tindakan sweeping itu seharusnya merupakan domain dari aparat penegak hukum.

“Oleh karenan itu, pemerintah harus bisa mengakomodir fatwa MUI itu sehingga menjadi regulasi yang jelas, agar mencegah tindakan main hakim sendiri,” ujarnya.

Iskan menambahkan fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 itu sama seperti fatwa-fatwa MUI sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi pembuatan regulasi di Indonesia, tentu saja dengan hati-hati dan komprehensif. Mengingat selama ini telah banyak kebijakan pemerintah yang berdasarkan atau meminta rujukan fatwa-fatwa dari MUI.

“Jadi tidak aneh jika fatwa itu diakomodir pemerintah menjadi regulasi yang pasti tentang penggunaan atribut agama kepada penganut berbeda keyakinan. Mengingat selama ini telah banyak fatwa MUI yang diakomodir dalam regulasi seperti tentang vaksin terhadap jemaah haji, aborsi, Gafatar, perbankan syariah, asuransi dan sebagainya,” katanya. (FPKS)

Comment