Pemerintah Jangan Pede, Freeport Belum Setuju Divestasi Saham 51%

Pemerintah Jangan Pede, Freeport Belum Setuju Divestasi Saham 51%

SHARE

Publik-News.com – Pemerintan mengklaim PT Freeport Indonesia telah menyepakati divestasi saham sebesar 51 persen. Namun, Freeport membantah dan saat ini masih melakukan perundingan dengan pemerintah.

Juru Bicara Freeport Riza Pratama menjelaskan terkait divestasi merupakan salah satu poin dari 4 poin yang sedang dinegosiasikan dengan pemerintah.

Ia menyebut tiga poin lainnya itu yakni masalah kelanjutan operasional, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter), dan stabilisasi investasi dalam bentuk kebijakan fiskal.

“Seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, semua poin dalam negosiasi adalah satu paket kesepakatan. Divestasi adalah salah satu dari empat poin negosiasi,” ujar Riza, Selasa (22/8/2017).

Riza mengatakan negosiasi dengan pemerintah saat ini masih dilakukan. “Masih berlangsung (negosiasinya),” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengklaim perusahaan asal Amerika Serikat itu menyetujui melakukan divestasi sebesar 51 persen.

“51 persen (divestasi saham) sudah sepakat. Tinggal nanti acaranya segala macam. Ini mau negosiasi final,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Negosiasi ini merupakan buntut dari dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017

Dari aturan itu, pemerintah mewajibkan Freeport yang memiliki status Kontrak Karya (KK) harus berganti ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tujuannya agar bisa ekspor konsentrat

Freeport nantinya juga diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 51 persen jika statusnya sudah berubah menjadi IUPK.

Negosiasi itu direncanakan selesai pada Oktober mendatang. Untuk sementara ini, pemerintah memberikan IUPK sementara kepada Freeport hingga 10 Oktober 2017. (Fq)

 

 

SHARE
Comment