Pemerintah Klaim Perppu Ormas Tak Ada Unsur Politik

Pemerintah Klaim Perppu Ormas Tak Ada Unsur Politik

SHARE

Publik-News.com – Pemerintah menjamin jika Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibuat tidak untuk kepentingan politik jangka pendek. Melainkan, Perppu ini dibuat untuk kepentingan bangsa.

“Tentunya apa yang dilakukan, dipersiapkan oleh Menko Polhukam yang kemudian telah mendapatkan persetujuan oleh Presiden, ini semata-mata untuk kepentingan bangsa. Tidak ada untuk kepentingan politik jangka pendek pemerintah. Ini untuk kepentingan bangsa jangka panjang,” kata ¬†Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/7/2017).

Pemerintah, kata dia, sangat menghormati adanya kritik dari Perppu tersebut. Sebab, adanya kritik menjadi penguat dari keberadaan Perppu ormas itu.

“Kami meyakini, nantinya kalau semuanya sudah membaca itu, yang ingin kita selamatkan adalah ideologi bangsa. Yang ingin kita selamatkan adalah negara kesatuan bangsa. Yang ingin kita selamatkan adalah republik dalam jangka panjang,” kata Pramono.

Dalam Perppu itu, ada tiga sanksi yang bakal diterima ormas anti-pancasila, yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. (Fq)

 

 

SHARE
Comment