Pemerintah, Perbaiki Layanan Publik

Pemerintah, Perbaiki Layanan Publik

SHARE

Publik –News Jumat, 10 Juni 2016

Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur sipil negara sebagai ujung tombak birokrasi mampu beradaptasi dengan tantangan global. Tantangan global itu menuntut gerak cepat, penuh kompetisi, efesien, serta kualitas kinerja demi meningkatkan pelayanan kepada publik. Demikian disampaikan Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, (Kamis 9 Juni 2016). Pada kesempatan itu Presiden didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Yuddy Chrisnandi ketika menerima Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) periode 2015-2020, di antaranya Ketua Umum Zudan Arif, Ketua I Reydonnyzar Moenek, Deputi Perlindungan dan Bantuan Hukum Mualimin Abdi.

Sebelumnya pada tanggal 7 Juni 2016, dihadapan para pejabat eselon dua Pemerintah Pusat, bertrmpat di Gedung Dhanapala Jakarta, Presiden mewanti-wanti agar seluruh pejabat pemerintah benar-benar memperhatikan pentingnya daya saing memasuki ASEAN Community. Dikatakan oleh Presiden bahwa kita sedang diera keterbukaan dan kompetisi, karena itu penting terus meningkatkan daya saing. Percuma kebijakan kita buat kalau tidak ada implementasi pada level pejabat direktur atau para asdep, tidak ada. Presiden menekankan terutama pada aspek kemudahan dalam memberikan perizinan. Presiden mencontohkan, misalnya SIUPP. “Saya pernah mendatangi kantor yang buat SIUPP. Saya Tanya, kenapa harus berhari-hari baru bisa selesai ? saya pikir pasti ada yang salah. Maka, saya datang. COba saya mau minta izin, ini syaratnya. Saya Tanya, berapa hari ? Seminggu. Kalau cepet 3 hari. Maka saya coba minta ketikkan SIUPP (yang saya pesan) itu. Cuma satu lembar. Isinya Cuma nama perusahaan, alamat, pemilik dan sebagainya. Ternyata selesai hanya dua menit. Kenapa tidak bisa langsung diberikan ? kenapa kita tidak percepat pelayanan itu. Saya minta yang seperti ini dikontrol bapak, ibu. Buktikan bahwa sebenarnya kita bisa cepat.

Pada bagian lain Presiden mengingatkan dalam menyusun program bisa lebih focus, hindarkan kebiasaan menggunakan kata-kata bersayap seperti “pemberdayaan”, “pengembangan”, “peningkatan”, langsung saja untuk pemberdayaan petani langsung saja ditulis beli bibit, beli pupuk. Pointnya jelas, jadi mudah dikontrol. Jangan nambah lagi kantor-kantor, kita perbaiki saja yang sudah ada. Belanja modal agar diperbesar, belanja barang dikurangi.

Untuk memastikan bahwa proses pelayanan publik berjalan tepat, dan cepat Presiden bermaksud membentuk tim khusus guna memantau pusat-pusat pelayanan publik terutama imigrasi, pelayanan TKI, SIUPP dan lain-lain.

Kita berharap apa yang diarahkan Presiden itu, segerap dirasakan dalam implementasinya.[]

SHARE
Comment