Pemerintah Resmi Cabut Status Badan Hukum HTI

Pemerintah Resmi Cabut Status Badan Hukum HTI

SHARE

Publik-News.com – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meski HTI berlandaskan pancasila, namun dalam pelaksanaannya HTI dinilai tidak menjalankan azaz-azanya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris mengatakan meski dalam AD/ART HTI mencantumkan ideologi pancasila, tetapi di lapangan HTI bertentangan dengan pancasila dan NKRI.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait
lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” ujar Freddy dalam pernyataannya, Rabu (19/7/2017).

HTI sebelumnya tercatat mengantongi status badan hukum dari Kemenkumham melalui nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014

Freddy melanjutkan, dengan adanya pencabutan SK status badan hukum ini maka HTI dibubarkan. Hal ini, kata dia, sesuai dengan dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Pasal 80A

Namun demikian, apabila HTI tidak terima dengan keputusan pencabutan ini, Freddy menyarankan agar bisa menempuh melalui upaya hukum.

“Silakan mengambil jalur hukum,” ujar Dirjen AHU, Freddy Harris menjelaskan. (Fq)

 

SHARE
Comment