Home Hukum Pengadilan Larang Sidang Kasus E-KTP Disiarkan Secara Live

Pengadilan Larang Sidang Kasus E-KTP Disiarkan Secara Live

80

Publik-News.com – Humas Pengadilan Tipikor Yohanes Priana menyebut sidang kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 tidak akan disiarkan secara live di televisi.

“Kemarin dengan mengingat sebelumnya pengadilan sudah mengambil sikap bahwa persidangan sekarang tidak boleh live lagi. Jadi peliputan boleh tapi tidak live,” kata Yohanes Priana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Sidang akan yang akan digelar pada kamis besok, 9 Maret ini, menurut Yohanes sudah menerima surat dari ketua PN Jakpus terkait adanya pelarangan tersebut.

“Ketua PN Jakpus sudah membuat surat keputusan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus nomor W10.U1/KP.01.1.17505XI.2016.01 tentang larangan Peliputan atau Penyiaran Persidangan secara langsung oleh media televisi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A Khusus,” tambah Yohanes yang juga hakim Tipikor tersebut.

Ia menjelaskan surat tersebut dikeluarkan lantaran berkaca pengalaman dari kasus pembunuhan dengan terdakwa Jessica Wongso.

Menurutnya, apabila disiarkan secara live, justru akan membentuk opini publik sehingga logika hukumnya nanti akan menjadi terbalik.

“Boleh direkam tapi di sidang ada etika,” jelas Yohanes.

Dalam sidang ini, mejalis hakim akan mengadili mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto.

Sedangkan yang akan mejadi mejalis hakimnya adalah atas Jhon Halasan Butarbutar sebagai ketua, didampingi hakim anggota 1 Franky Tumbuwun, hakim anggota 2 Emilia, hakim anggota 3 Anwar dan hakim anggota 4 Ansyori Syaifuddin. (Fq)

Comment