Home Politik Pengamat: Ahok Jadi Gubernur Inkonstitusional

Pengamat: Ahok Jadi Gubernur Inkonstitusional

Publik-News.com – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod Al-Barbasy, menilai Mendagri saat ini tidak bisa memahami isi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Padahal, kata dia, dalam UU tersebut sangat mudah dipahami.

Ia lantas menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap Mendagri yang mengakifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI. Ia menganggap, langkah Mendagri ini menjadikan Ahok sebagai Gubernur yang inkonstitusional

“Ya (statusnya) terdakwa yang jadi gubernur. Kan sudah ada di UU Pemda. Tetapi, ternyata Mendagri enggak punya keberanian untuk memberhentikan, ya jadi iya (gubernur inkonstituonal),” ujar Ma’mun, Rabu (22/2/2017).

“Pemberhentian sementara berlaku bilamana ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun dengan kasus tindak pidana korupsi, terorisme, makar, keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah kesatuan NKRI.” Lanjutnya.

Dalam kasus Ahok terkait penistaan agama, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahok dengan dua pasal, yakni Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman masing-masing lima tahun dan empat tahun penjara.

Mendagri berdalih tidak bisa menonaktifkan Ahok karena ada dua pasal yang didakwakan. Sehingga, Mendagri mengaku akan menunggu tuntutan dari jaksa untuk mengeluarkan keputusan terkait penonaktifan Ahok. (Fq)

Comment