Pengamat Hukum: TNI Harus Dilibatkan Jika Negara Serius Ingin Memberantas Terorisme

Pengamat Hukum: TNI Harus Dilibatkan Jika Negara Serius Ingin Memberantas Terorisme

SHARE
Publik-News.com – Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Andra Bani Sagalane mengatakan, wacana pelibatan TNI kembali dalam pemberantasan terorisme merupakan suatu keniscayaan.  Sebab, selama ini TNI tidak dapat mencegah dan menangkap aksi terorisme jika tidak dimulai oleh aparat kepolisian.
“Perlu juga meliter itu terlibat dan memiliki wewenang yang sama dengan polisi,” ujar Andra usai menjadi pembicara diskusi publik bertajuk “Menimbang Wacana Revisi UU Terorisme” di Markas GPII, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).
Hal lain yang harus diperhatikan dan dibahas dalam revisi UU  anti terorisme itu, kata Andra, adalah soal Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengenyam pendidian militer di luar negeri. Menurutnya, WNI yang mengenyam pendidikan militer di luar negeri jangan hanya dicabut paspornya tapi juga harus dipidanakan dan dicabut hak kewarganegaraannya.
“Jangan hanya dipidanakan karena mereka bisa kabur. Tapi juga dicabut paspor dan kewarganegarannya. Mereka ini hebat, pengetahuannya sama dengan TNI karena pengetahuan militernya luar biasa hebat. Dan yang bisa melawan adalah militer. Dan saya rasa polisi tidak bisa (melawan),” sebutnya.
Menurut Andra, pemberantasan terorisme harus melibatkan semua pihak karena garakan terorisme cukup masif, sistematis dan terorganisir akhir-akhir ini. Maka itu, jika gerakan ini dianggap menjadi “musuh negara”, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan hanya pada BIN dan Densus 88, tapi juga perlu keterlibatan TNI dalam mencegah aksi yang menjadi momok masyarakat ini.
“BIN itu kan tugasnya bukan menagkap, dia mencari info, yang kemudian dinformasikan kepada polisi. Jadi nanti dalam penangkapan selain juga polisi, Densus 88, TNI juga diperbolehkan untuk menangkap walaupun, misalnya, belum terjadi kegiatan aksi teror itu. Makanya semangat dari UU yang akan direvisi ini adalah untuk melakukan upaya preventif pencegahan.  Jangan sampai sudah ada dulu kegiatan terorismenya baru kemudian polisi dan TNI mengejar,” katanya.
Selain itu, Andra juga mengusulkan agar negara harus hadir untuk melakukan penanganan bagi keluarga pelaku aksi teror. Dia mengilustrasikan jika misalnya, pelaku teroris melancarkan aksinya dengan cara meledakkan bom di sebuah gedung, maka yang harus bertanggungjawab untuk membenahi kembali gedung tersebut adalah negara.
“Dalam UU yang lama itu yang bertanggung jawab membenahi atau mengganti rugi gedung (yang hancur) itu adalah keluarga korban pelaku teror.  Sementara di revisi UU ini menginginkan negara yang mengganti. Jadi negara menurut saya harus hadir dalam hal ini,”. (PN)
Comment