Pengamat Ini Beberkan 4 Alasan Polri Bisa Jadi Plt Gubernur

Pengamat Ini Beberkan 4 Alasan Polri Bisa Jadi Plt Gubernur

SHARE

Publik-News.com – Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing, mengatakan terdapat empat alasan jenderal atau perwira tinggi (Pati) Polri bisa menjadi Plt Gubernur. Dia juga menilai, polemik tentang Pl Gubernur Polisi sudah tergiring ke ranah politik pragmatis.

“Mereka yang menolaknya tidak lepas dari agenda politik. Dan bisa saja berada di posisi paslon cagub-cawagub tertentu yang boleh jadi merasa tidak diuntungkan bila mana Plt dari Pati Polri,” kata Emrus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/01/2018).

Emrus mengatakan, dialektika semacam ini acapkali muncul ketika ada kontestasi politik dalam rangka memperoleh, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan. Namun demikian, kata Emrus, Kemendagri sudah tepat mengajukan Plt Gubernur dari Pati Polri, dengan empat argementasi berikut.

Pertama, potensi gangguan keamanan di setiap proses dan pascapilkada. Bila analisa beberapa lembaga pemilu dan pemerintah menunujukan ada potensi gangguan keamanan di suata daerah tertentu, maka negara harus melakukan langkah-langkah antisipatif dan taktis. Tidak boleh sejenakpun bisa terjadi kerawanan sosial di setiap jenggkal bumi pertiwi,” tandasnya.

Kedua, Plt Gubernur harus sesuai dengan UU. Menurut catatan saya, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 menyebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundan-undangan yang berlaku. Jadi, Plt gubernur dari Pati Polri, sangat sesuai dengan UU.

Ketiga, Plt Gubernur di daerah sudah pernah dari aparat, karena pertimbangan keamanan. Sulbar dan Aceh pernah dipimpin Plt berpangkat Irjen dan Mayjen.

Keempat, Plt dari instansi yang lebih netral dipastikan lebih netral. Dalam konteks proses dan hasil Pilkada, instansi TNI dan Polri pasti lebih netral dibanding dengan Plt dari pejabat kementerian mapun dari pejabat daerah.

Emrus menegaskan bahwa relasi sosial antara Plt dari pejabat kementerian atau pejabat daerah dengan gubernur terpilih dipastikan lebih dekat daripada Plt dari intansi Polri atau TNI.

“Berangkat dari empat argumentasi di atas, tidak ada salahnya presiden mengeluarkan Kepres pengangkatan Plt Gubernur dari Pati Polri. Tentu lebih cepat lebih baik, sekaligus menghentikan polemik yang tidak produktif saat ini,” katanya.(PN)

Comment