Pengamat: Orator Pendukung Ahok Bisa Berujung ke Meja Peradilan

Pengamat: Orator Pendukung Ahok Bisa Berujung ke Meja Peradilan

SHARE

Publik-News.com – Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing menilai, pernyataan pendukung Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Veronica Koman Liau saat menyampaikan orasinya di LP Cipinang dan membandingkan rezim pemerintahan SBY dan Jokowi tak memuat fakta dan data.

“Terkait dengan vonis terhadap BTP, seorang orator menyebut bahwa rezim pemerintahan saat ini lebih parah dibanding pendahulunya yang terakhir. Orator pembala BTP sejatinya juga menyajikan dukungan data,” ujar Emrus dalam siaran persnya, Jumat (12/5/2017).

Menurut Emrus, disadari atau tdak, apa yang disampaikan orator yang diduga bernama Veronica Koman Liau, tersebut mengandung meta meaning yang sangat mendalam, bahwa dua rezim tersebut masuk kategori parah dalam mengelolah negara. Hanya yang berbeda, tingkat keparahan.

“Sayangnya, batasan “parah” dan ukuran tingkat keparahan belum disajikan. Jadi, pandangan tersebut sebagai suatu yang belum memiliki dasar akademik yang kuat, sehingga bisa multitafsir yang sangat varian. Akibatnya, bisa berujung ke meja peradilan, sebagai tuduhan yang tidak mengenakkan didengar,” pungkasnya..

Emrus mencantumkan kutipan yang dimuat di salah satu media onlien tentang pernyataan Veronica Koman Liau tersebut. “Hari ini kita dipertontonkan oleh peradilan yang nista. Tidak ada itu istilah penistaan agama. Yang ada adalah peradilan yang sangat nista dan hakim yang nista,” itu kata orator,

Menurut Emrus, dengan menyebut peradadilan nista dan hakim yang nista, tanpa diikuti ukuran nista itu apa. Untuk itu, sebaiknya orator yang bersangkutan sesegera mungkin menjelaskan definisi dan ukuran “nista” yang dimaksud agar publik dapat memahami jalan pikir orator tersebut. Bila tidak, bisa dimaknai merendahkan lembaga peradilan dan profesi hakim itu sendiri. Jika yang terjadi merendahkan, urusannya bisa ke pengadilan.

“Menurut saya, pandangan orator yang dimuat di berbagai media masih berupa pernyataan atau opini karena belum mengemukakan dukungan data secara lengkap, mendalam, apalagi valid,” katanya.

Kemudian, Emrus menyarankan agar, sejatinya orator yang bersangkutan wajib secara akademik mengemukakan data terebut sebagai dasar dari pandangan yang sudah dikemukakan di ruang publik. Bila tidak disampaikan dalam waktu dekat, kredibilitas ororator dan pesan yang disampaikannya dapat dipertanyakan.

“Dengan demikian, persepsi publik terhadap orator menjadi tidak baik. Sekaligus seolah membenarkan pemerintahan yang sekarang dan dua Periode yang sebelumnya termasuk parah. Karena itu, menurut hemat saya, orator yang bersangkutan harus menjelaskan data sebagai dasar berfikir dari isi oratornya. Atau melakukan ralat di ruang publik. Dalam suatu diskusi publik, sangat wajar dilakukan ralat,” tutup dia. (HR)

SHARE
Comment