Pengurangan PNS atau Struktur?

Pengurangan PNS atau Struktur?

SHARE

Oleh  Medrial Alamsyah*

Baru-baru ini Mentri Pendayagunaan Apratur Negara/Reformasi Birokrasi (MenPAN/RB) kembali membuat heboh, kali ini mengenai wacana pengurangan 1,2 juta PNS. Heboh karena seakan dalam waktu dekat pemerintah akan memecat 1,2 juta PNS tersebut sekaligus. Isu itu kemudian dibantah oleh Wapres Jusuf Kalla dan diralat oleh Presiden sendiri. Kata Presiden pengurangan itu tidak sekaligus tetapi secara alamiah karena setiap tahun ada sekitar 120.000 PNS pensiun, sehingga dengan tidak menerima pegawai baru jumlah PNS akan  ramping dengan sendirinya.

Kendati telah diralat, isu tersebut tetap menarik dan penting untuk ditanggapi karena isu itu adalah salah satu bentuk kegagalan memahami makna reformasi birokrasi.Lebih jauh malah bentuk kegagalan memahami masalah. Akibatnya kebijakan yang dihasilkan pasti salah dan hasil akhirnya tentu akan mengecewakan. Apa yang diharapkan tidak akan terwujud. Mengapa?

Baik wacana Menpan/RB maupun ralat Presiden Jokowi ujungnya sama: seakan-akan melalui pengurangan pegawai maka persoalan selesai. Keduanya yakin seyakin-yakinnya bahwa manakala jumlah pegawai berkurang maka birokrasi ramping, dan oleh karena itu,akan efektif dan efisien. Keduanya ingin mengatakan kepada publik bahwa masalah kita yang utama adalah kelebihan pegawai.Biang inefisiensi dan ketidakefektifan birokrasi selama ini adalah jumlah PNS yang banyak. Bila jumlah mereka dikurangi kita akan punya hasil penghematan yang bisa digunakan untuk keperluan lain seperti pembangunan infrastruktur, sekolah, dsb., disamping akan membuat pelayanan pada masyarakat semakin baik.

Mari kita mulai dengan hitung-hitung penghematan terlebih dahulu. Jika rata-rata take home pay PNS Rp 10 juta per orang, maka pemerintah akan menghemat sekitar 12 T per bulan atau 144 T per tahun sebagai akibat pengurangan 1,2 juta PNS. Ini benar adanya.tetapi pada saat bersamaan pemerintah juga kehilangan  potensiekonomi akibat penghematan itu. Andai uang itu berputar 3 kali maka kita kehilangan konsumsi atau transaksi sebesar 432 T per tahun dan pendapatan pajak dari PPn sebesar 43,2 T. Berapa tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karenanya? Berapa potensi PPh 21 yang hilang?Biarkanlah ini menjadi kajian dari para ekonom. Tulisan ini akan fokus pada perspektif manajemen publik.

Dari perspektif manajemen, jumlah pegawai itu hanya implikasi dari struktur organisasi, metode dan beban kerja. Struktur yang gemuk akan mengakibatkan kebutuhan pegawai lebih banyak daripada struktur yang ramping. Metode kerja manual untuk pekerjaan yang sama membutuhkan jumlah pegawai lebih banyak bila dilakukan otomatisasi. Metode kerja juga dipengaruhi oleh struktur organisasi.Struktur yang gemuk mengakibatkan prosedur kerja berbelit, demikian pula sebaliknya.Bahkan struktur gemuk tersebut bisa mengakibatkan ketidak efektivan dalam bekerja karena kewenangan terlanjur dibagi mengikuti struktur sehingga terjadi tarik-menarik kewenangan yang menyulitkan koordinasi dan mengganggu kerja organisasi.

Sementara beban kerja, disamping akibat dari struktur dan metode kerja, juga bisa bertambah dan berkurang tergantung pada perubahan lingkungan.Di pemerintahan, perubahan politik melahirkan tuntutan yang berbeda pula sehingga hal yang tadinya bukan beban pemerintah bisa jadi berubah menjadi pekerjaan yang wajib diselesaikan.Dalam konteks Indonesia banyak kawajiban konstitusional pemerintah yang belum dilaksanakan seperti manangani anak terlantar, jompo, fakir miskin, dll.yang belum dikerjakan pemerintah sepenuhnya, sehingga apabila kewajiban itu dilaksanakan maka beban kerja pemerintah bertambah pula. Belum lagi kita bicara standar-standar pelayanan publik, jika dibuat ideal atau ditingkatkan kualitasnya tentu akan mengakibatkan bertambahnya beban kerja birokrasi. Pertanyaannya kemudian, apakah variable-variabel di atas sudah diperhitungkan Pemerintah sebelum angka pengurangan 1,2 juta PNS tersebut dimunculkan?

Menurut pengamatan penulis, pangkal bala dari inefisiensi dan inefektivitas birokrasi adalah struktur kabinet yang gemuk kemudian dilanjutkan dengan penyusunan struktur organisasi birokrasi yang salah kaprah.Kabinet disusun lebih berdasar pada pertimbangan akomodasi politik ketimbang kebutuhan rasional sehingga struktur yang seharusnya tidak ada menjadi ada, yang harus digabung tetap dipisah, sementara yang sudah digabung dikaburkan dengan melahirkan struktur baru.Akibatnya terjadi tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan.Cekcok antara Kementrian Desa dengan Kementrian Dalam Negri di awal kabinet kerja soal kewenangan pengelolaan anggaran desa adalah salah satu bentuk dari tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan/kewenangan dimaksud.Kendati tidak ada cekcok, lahirnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) jelas mengaburkan makna penggabungan Ditjen Tata Ruang ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Bila ditelusuri lebih dalam pembentukan unit eselon di tiap kementrian bukan semata dilihat dari kebutuhan penyederhanaan organisasi, malah lebih menekankan pada bagaimana mengakomodasi jumlah PNS yang ada di setiap eselon; sehingga bisa diduga lahir unit-unit organisasi yang tidak diperlukan atau tidak jelas apa pekerjaannya. Unit-unit tersebut kemudian menjelma menjadi kelompok kepentingan dalam memperebutkan anggaran demi menjaga eksistensi unitnya. Anggaran kemudian bukan wujud dari pencapaian visi dan misi pemerintahan, akan tetapi lebih merupakan pembagian jatah untuk semua unit organisasi. Maka kemudian lahirlah kegiatan-kegiatan yang dibunyikan sesuai dengan nomenklatur unitnya yang sejatinya tidak diperlukan.Ujungnya, banyak kita temukan pemerintah mengurusi yang tidak perlu sementara yang seharusnya diurus malah diabaikan.

Turn-around Government

Mengapa setelah 18 tahun reformasi masalah birokrasi kita tetap sama? Mengapa setelah kurang lebih 12 tahun pemerintah mencanangkan manajemen berbasis kinerja, kosakata kinerja tetap saja absurd bagi birokrasi? Jawabannya adalah karena kita alpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar yang seharusnya diajukan agar reformasi birokrasi yang sebenarnya bisa terwujud. Reformasi birokrasi bergerak dari tengah kalau bukan di ujung, sehingga akar masalahnya terabaikan.Pedoman reformasi birokrasi yang dibuat Kemenpan/RB ujuk-ujuk meminta Kementrian/Lembaga negara membenahi SDM, SOP, job evaluation, analisa beban kerja, dsb.tetapi melupakan untuk apa atau siapa semua itu dibuat.

Ada dua ahli manajemen yang mestinya dikuti oleh pemerintah, terutama oleh Kementrian PAN/RB jika tidak ingin reformasi birokrasi menjadi omong kosong.Pertama Michael Hammer dan James Champy yang menulis buku tentang Reengineering the Corporation, A Manifesto for Business revolution (1993).Menurut mereka semua pekerjaan manajemen pada dasarnya terdiri dari proses-proses yang saling terkait yang berujung pada kebutuhan pelanggan. Proses terdiri dari input, proses dan output dimana output satu proses menjadi input bagi proses berikutnya, itu yang kita kenal dengan proses bisnis. Untuk menjadi efisien maka kita harus memetakan semua proses saat ini (existing) lalu mempertanyakan setiap proses tersebut: apakah memberikan nilai tambah pada pelanggan (dalam hal ini masyarakat) atau tidak. Bila tidak maka proses tersebut harus dibuang, kemudian dirancang ulang sehingga yang tersisa proses bernilai tambah belaka bagi pelangganya. Maka sangat mudah diterka, proses bisnis yang tercipta dalam organisasi yang disusun berdasarkan kepentingan (politik) lebih banyak bernilai tambah bagi unit organisasi, bukan bagi pelanggannya. Oleh karena itu hasilnya pasti pengurangan drastis dari kementrian beserta cabang-cabang birokrasinya. Setelah disain proses bisnis dan struktur organisasi baru tercipta barulah relevan kita bicara SOP, job describtion, job evaluation, dsb.

Ahli manajemen kedua adalah Peter Drucker. Dalam bukunya Post Capitalist Society (1993) mengatakan, kecuali Jepang semua pemerintahan abad 20 di dunia gagal karena birokrasi pemerintah dirancang dan bekerja berdasarkan kebutuhan abad ke-19 yang masih sederhana, tidak sekompleks kebutuhan masyarakat abad 20. Apalagi kita sekarang sudah berada di abad 21.Tetapi Drucker tidak hendak mengatakan bahwa kita tidak butuh lagi pemerintah, justru sebaliknya kita lebih membutuhkan. Bukan dalam pengertian pemerintahan diktator dan sentralistik, melainkan pemerintahan desentralistik. Pemerintah pusat yang berkerja dengan cara berbeda, yaitu bekerja hanya membuat standar-standar lalu memastikan standar tersebut terjadi.

Drucker kemudian juga melansir apa yang disebutnya turn-around government, yaitu: abaikan kegiatan-kegiatan dan program-programpemerintah yang tidak efektif, yang dulu efektif tapi sekarang tidak lagi berkontribusi; konsentrasi pada kegiatan-kegiatan dan program-program yang memproduksi hasil dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk melaksanakannya; analisa yang setengah-setengan, tinggalkan yang punya peluang sukses sedikit dan fokus pada yang sudah sukses.

Lagi-lagi mudah diduga evaluasi mendasar itu akan berdampak pada struktur organisasi dan metode kerja, dan oleh karena itu, jumlah dan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Dipadukan dengan evaluasi terhadap kewajiban konstitusional pemerintah yang harus dijalankan serta dinamika masyarakat yang terus berubah, maka angka 1,2 juta yang harus dihilangkan seperti diwacanakan sangat pantas dipertanyakan.[]

Comment