Home Hukum Peradilan Sedang Darurat, Jokowi Diminta Turun Tangan

Peradilan Sedang Darurat, Jokowi Diminta Turun Tangan

Publik-News.com – Hakim Agung Gayus Lumbuun menyebut kondisi peradilan di Indonesia saat ini sedang darurat. Sebab, konsep pencegahan melalui pengawasan dan pembinaan sudah tak maksimal dengan banyaknya hakim yang melanggar aturan hukum.

“Saat ini sudah bersifat dan bersikap anomali terhadap UUD, kode etik, dan pedoman perilaku hakim, termasuk moralitas,” kata Gayus, Sabtu (9/9/2017).

Ia meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk membenahi sistem peradilan yang ia rasakan sudah dalam keadaan darurat.

“Presiden selaku Kepala Negara mengingatkan keadaan peradilan saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat peradilan Indonesia,” katanya.
Menurutnya, seluruh aparatur peradilan dari hakim, panitera, dan pegawai administrasi pengadilan saat ini dilanda krisis ketidakpatuhan terhadap aturan, sehingga rawan terjadi penyimpangan.

Belum lagi, baru-baru ini hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu terkena OTT oleh KPK.

Dua orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Dewi Suryana (hakim tipikor PN Bengkulu) dan Hendra Kurniawan (panitera pengganti).

“Hal itu termasuk pimpinan di semua strata pengadilan dari PN, PT, sampai MA dievaluasi kembali. Yang baik dipertahankan, yang buruk diganti.”ujarnya.(Fq)

 

 

Comment