Peraturan Menteri ESDM Nomor 42/2017 Dianggap Bagian dari Fungsi Pengawasan Negara

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42/2017 Dianggap Bagian dari Fungsi Pengawasan Negara

SHARE

Publik-News.com – Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, merupakan implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dilakukan melalui peningkatan pengawasan di sektor energi dan sumber daya mineral guna mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM kembali menjelaskan bahwa secara substansi, materi muatan Permen ESDM No. 42/2017 bukan hal baru, melainkan merupakan penegasan kembali dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembinaan dan pengawasan oleh Menteri ESDM.

“Ini (Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2017) menegaskan kembali. Prakteknya sudah lama, bukan hal yang baru. Dari dulu memang perlu persetujuan Menteri. Contoh, Saat Medco mengambil alih Newmont dan Adaro mengambil alih BHP. Jadi selama ini masing-masing Direktur Jenderal atau Kepala SKK mengevaluasi berdasarkan standar pedoman kerja yang ada. Hasil evaluasinya diserahkan ke Menteri ESDM,” terang Sujatmiko.

Sujatmiko juga menyatakan bahwa persetujuan Menteri atas perubahan direksi atau peralihan saham bukanlah bentuk intervensi Pemerintah kepada perusahaan. Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral diamanatkan kepada Menteri ESDM. Negara sebagai pemberi izin harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Izin diberikan, konsesi diberikan, tapi ingat, kepemilikan masih di Negara. Negara direpresentasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah harus memastikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 itu terwujud. Jadi Pemerintah tidak hanya sekedar menerima laporan. Itu konteksnya, jangan dimaknai sebagai intervensi,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM telah menerbitkan Permen 42 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tanggal 14 Juli 2017 lalu. Permen ESDM ini mengatur perlunya persetujuan Menteri ESDM terhadap adanya perubahan kepemilikan saham, pengalihan interes dan kepengurusan perusahan, termasuk perubahan direksi dan/atau komisaris.

Peraturan ini berlaku bagi semua badan usaha swasta dan koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral. Namun, aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pergantian perubahan kepemilikan dan direksi/komisaris perusahaan secara korporasi. (ESDM)

SHARE
Comment