Perkembangan Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

Perkembangan Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

SHARE
source gambar : http://cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2014/10/26/449200/670x335/bambang-brodjonegoro-begawan-ekonomi-di-kursi-menteri-keuangan.jpg
source gambar http://cdn.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2014/10/26/449200/670x335/bambang-brodjonegoro-begawan-ekonomi-di-kursi-menteri-keuangan.jpg

Publik-News (Jakarta, Senin 30 Mei 2016)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak antara pemerintah dan DPR dilanjutkan. Diagendakan pembahasan yang berlangsung secara tertutup itu membicarakan lima kluster sudah ditentukan.

Pekan lalu panitia kerja mengevaluasi keseluruhan draf RUU, termasuk target pemerintah soal uang tebusan dan dana repatriasi. Pembahasan selanjutnya soal perbandingan dengan program pengampunan pajak di negara lain.

Panitia kerja juga membuat lima kluster terkait RUU tentang Pengampunan Pajak. Kluster tersebut disusun berdasarkan isu atau topik. Isu yang akan dibahas menyangkut subyek dan obyek program pengampunan pajak, serta tarif dan uang tebusan. Demikian disampaikan Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak dari Fraksi Partai Gerindra DPR Soepriyatno di Jakarta, Minggu (29/5).

Pemerintah optimistis aturan pengampunan pajak dapat mulai dijalankan sejak awal Juli. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan pemerintah tinggal menunggu pengesahan dari parlemen.

“Mudah mudahan dengan DPR paling lambat selesai pertengahan Juni, tapi lebih cepat lebih baik. Semuanya mengupayakan supaya 1 Juli sudah berjalan full,” ujar Bambang di sela kampanye layanan pajak eFiling dan e-Billing Ditjen Pajak di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Komisi XI, Soeprayitno, mengungkapkan panitia kerja pengampunan pajak pada dasarnya tidak mematok tenggat secara spesifik. Namun, panitia kerja menyadari kebutuhan pemerintah untuk mulai mengimplementasikannya sejak awal semester kedua. “Secepatnya lebih baik, tapi kami juga ingin UU ini dibuat sebaik mungkin,” demikian sebagaimana di muat oleh harian Media Indonesia.

Sementara itu harian Kontan, menyoroti mengenai besaran tarif yang diusulkan pemerintah. Pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tx Amnesty di DPR masih berliku. Bahkan kini muncul gagasan baru yang terbit dari pemerintah untuk mengerek tarif tebusan pengampunan pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Usulan itu disinyalir akan memancing perdebatan panjang. Sumber KONTAN yang dari awal ikut membahas RUU itu mengatakan, pemerintah telah mengusulkan tarif lebih tinggi dibandingkan usulan awal. Bahkan ide ini telah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam usulan barunya, pemerintah mengajukan tarif tebusan 5% dari harta bersih setelah dikurangi utang bagi wajib pajak yang melakukan repatriasi dan 10% untuk mendeklarasikan hartanya.

Tarif ini berlaku pada tiga bulan pertama setelah RUU berlaku. Sedang pada tiga bulan kedua, tarif yang diusulkan lebih tinggi yakni 7% bagi wajib pajak yang melakukan repatriasi dan 15% bagi yang hanya mendeklarasikan aset.

Tidak boleh tertunda

Pemerintah menargetkan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty dapat berlaku secara efektif pada 1 Juli mendatang. Sejak awal pekan lalu, pembahasan undang-undang itu telah sampai tingkat Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat. “Mudah-mudahan urusan dengan DPR selesai paling lambat pada pertengahan Juni ini,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di sela sosialisasi layanan pajak di kawasan Sarinah, Jakarta, kemarin.

Soal kesiapan pemerintah dalam penerapan program tax amnesty, Bambang menyatakan jajarannya telah melakukan uji coba di lapangan. “Persiapannya sudah bagus, tinggal undang-undangnya saja,” Sebelumnya, Bambang telah mengganti perwakilan pemerintah yang ditempatkan pada Panitia Kerja RUU Pengampunan Pajak. Pemerintah, yang tadinya diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeastiadi, akhirnya mengutus Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Ken menyatakan penggantian ini merupakan hal biasa. “Memang kalau pembahasan undang-undang dari dulu, ya sekretaris jenderal. Saya kan operasional,”. Demikian sebagaimana dimuat harian Tempo, Senin 30 Mei 2016.

DPR diharapkan berupaya mengakselerasi penyelesaian RUU pengampunan pajak sesuai target waktu yang diharapkan pemerintah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komis XI DPR telah memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang )RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty pada tingkat panitia kerja (panja). Pembahasan ini diharapkan bisa rampung pada pertengahan Juni 2016.

“Mudah-mudahan, urusan dengan DPR bisa selesai. Jadi, paling lambat pertengahan Juni ini,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Ahad (29/5) sebagaimana dimuat oleh Harian Republika [Senin, 30 Mei 2016]. Bambang menyebut, apabila ketuk palu pada Juni ini, tax amnesty bisa dijalankan pemerintah pada Juli mendatang.

Kemenkeu sangat mendukung jika RUU pengampunan pajak bisa rampung lebih cepat. Sebab, semakin cepat penyelesaiannya, pemerintah bisa lebih cepat menjalankan program untuk menarik pajak dari tax amnesty.[]

SOURCEPublik-News
SHARE
Comment