Perlukah Rektor Asing?

Perlukah Rektor Asing?

SHARE

Oleh

Asep Saefuddin*

 

Gagasan perlunya Rektor Asing konon awalnya diangkat oleh Menristekdikti (lihat Bramastia, Kompas 8 Juni). Lalu topik ini mewabah di berbagai grup diskusi media sosial, termasuk surat kabar. Apakah memang sudah saatnya universitas dipimpin oleh orang asing? Apakah sudah dijamin bahwa orang asing lebih baik daripada orang Indonesia? Dengan demikian maka peringkat universitas kita akan menembus 100 atau 200 besar WCU (World Class University). Apa benar?

Pertanyaan-pertanyaan itu bisa disebut pertanyaan hipotetis (hypothetical question) atau sebuah harapan. Memang perlu diuji. Tetapi, persoalannya adalah premis yang membungkus ekosistem pendidikan tinggi Indonesia ini tidak sama dengan hal itu di negara lain. Perguruan Tinggi tidak berdiri sendiri dan berada di ruang kosong. Semua saling kait mengait, sehingga hipotesis itu secara filosofis tidak didukung oleh perangkat asumsi lingkungan yang mengelilingi PT. Artinya, daripada menguji hipotesis itu, lebih baik kita telusuri persoalan akar (root problems) yang ada di PT Indonesia.

Bagi universitas di negara maju, bukan suatu hal yang aneh bila Rektor adalah orang asing. Yang penting ada kemampuannya dalam menjabarkan visi misi universitas melalui strategi dan program yang jelas, lengkap dengan keterukuran indikator. Namun demikian, seorang Rektor harus didukung oleh sistem manajemen internal plus kebijakan pemerintah yang kondusif terhadap kinerja profesionalitas. Semua aspek syarat keperluan (necessary condition) sudah terpenuhi oleh sistem yang jelas. Memang diperlukan aspek kepemimpinan Rektor, tetapi hal itu masuk ke dalam sufficient condition (syarat kecukupan). Aspek necessary condition itulah yang masih sangat lemah di negeri ini.

Pengalam Pribadi di Kanada.

Ketika saya kuliah di Kanada (1990-1996) yaitu Universitas Guelph Ontario, sebuah universitas negeri, mengalami dua kepemimpinan Rektor. Yang pertama, Dr. Brian Segal, adalah mantan seorang pimpinan Majalah McClean, sebuah majalah mingguan nasional yang cukup besar (seperti majalah Tempo kalau di Indonesia). Setiap tahun majalah itu selalu membuat laporan peringkat universitas versi McClean yang sangat prestius. Menjadi kebanggan warga kampus bila universitasnya masuk 5 besar universitas pola ini. Dr. Segal basis awalnya bukan dosen juga bukan pekerja kampus. Dia adalah seorang manajer profesional majalah yang handal. Artinya, walaupun bukan dosen, di PTN Kanada memungkinkan menjadi Rektor. Memang dia masih Canadian, orang Kanada, bukan orang asing.

Rektor kedua selama saya studi di sana adalah Dr. Mordechai, warga negara Polandia, orang asing. Pada saat proses pemilihan Rektor ada pengumuman di berbagai media (koran dan e-mail, waktu itu belum ada FB, Twitter, Instagram, Path) bahwa Universitas Guelph membuka pos jabatan Rektor. Teman saya, orang Iran yang telah menjadi professor ikut melamar. Bahkan dia menyarankan agar saya dan teman-teman Indonesia ikut melamar. Tentu kami jawab tidak bisa karena kami masih mahasiswa. Dia berusaha meyakinkan kami bahwa tidak ada larangan bagi mahasiswa untuk mendaftar. Tidak ada syarat yang berkaitan dengan gelar, walaupun diprioritaskan untuk yang sudah PhD. Toh nanti juga akan diseleksi, demikian orang Iran itu berapi-api. Kami, orang Indonesia, tidak ada satupun yang mendaftar, karena kami tahu diri. Peluang untuk menang pun sangat kecil (he he).

Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya terpilihlah Dr. Mordechai yang orang Polandia itu. Sebelumnya, Mordechai adalah pemimpin sebuah College di Amerika. Saya kembali bertanya kepada teman Iran itu tentang mengapa Dr. Mordechai yang terpilih dan teman saya gugur di jalan. Dengan santai dia katakan bahwa memang Dr. Mordechai sangat jelas dalam menerjemahkan visi kampus. Mordechai mampu meyakinkan tim penilai yang didukung dengan pengalamannya sewaktu di Polandia dan Amerika. Teman saya merasa komite pencari Rektor (search committee) bekerja dengan baik, fair dan objektif. Tidak membedakan calon dari unsur SARA. Saya tambahkan, kalau saya mendafar tentu levelnya jauh sekali. Dia bilang, hal itu tidak masalah, tapi sangat bagus dalam CV sebagai kandidat Universitas Guelph, Ontario Kanada. Semua tentu ada hikmahnya.

Inti dari kisah di atas adalah otonomi universitas yang cukup leluasa dalam penentuan pimpinan. Secara umum model pemilihan Rektor universitas di Kanada mirip seperti di Guelph. Dan itu untuk PTN, universitas negeri, bukan swasta. Walaupun pemerintah (pusat dan daerah) bertanggung jawab terhadap alokasi dana utama (bagian necessary condition), tetapi unsur manajemen PT, perencanaan SDM, dan seluruh kegiatan universitas sepenuhnya diserahkan kepada kampus. Dengan demikian, Rektor sebagai pimpinan universitas cukup bebas melakukan berbagai program dan kegiatan. Baik-buruknya kepimpinan akan terlihat dari indikator kinerja yang serba terukur. Simpel.

Bagaimana dengan Indonesia.

Perguruan Tinggi di Indonesia dirasakan tidak terlalu bebas melakukan kreatifitas manajemen. Lembaga pemerintah yang berkaitan langsung dan semi-langsung dengan PT(N) terlalu banyak dan terlalu masuk ke dalam. Para birokrat di Kemenristekdikti merasa keleluasaan anggaran diatur oleh Kemenkeu. Kelembagaan dikendalikan oleh Kemenpan-RB. Ketakleluasaan ini berimbas ke PT. Akhirnya kekuasaan Kemenristekdikti ditumpahkan ke PT. Intervensinya terhadap PTN dirasakan terlalu tinggi. Dalam hal pemelihan Rektor saja Menristekdikti langsung mendapat bobot 35%. Konsep angka ini berimplikasi terhadap pola pemilihan Rektor di PT yang mulai ngutak-ngatik suara. Sangat kuantitatif yang menyebabkan berkurangnya perilaku akademik. Selain itu, angka bobot tinggi Mentri adalah indikasi bahwa PT sebagai unit bawahan Kemenristekdikti. Hal yang sama terjadi juga bagi PTN Agama melalui Kemenag. Pola ini akan membuat permainan lobby lebih dominan daripada membahas substansi dan kualitas calon Rektor.

Dari model kelembagaan seperti itu sangat jelas kentara bahwa otonomi universitas hanya sekedar teori, simbol, atau konsep. Ada di tataran ide dan sering dibahas, tetapi tidak pernah ada prakteknya. Efeknya adalah para dosen hanya bisa menggerutu dan mengeluh di media sosial setingkat grup WA atau millist internal. Kalaupun meluap ke media terbuka seperti surat kabar, boleh dikatakan tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Lalu para dosen pun kembali mengajar pola lama dengan bermodalkan buku teks yang bisa jadi sudah kadaluwarsa. Plus absensi cap jempol. Itulah umumnya yang terjadi di PT kita.

Dalam kondisi serumit itu, bagaimana mungkin PT kita dapat menjadi salah satu pendongkrak devisa negara. Mendatangkan dollar dari jumlah mahasiswa asing. Kasarnya, berjalan saja sudah untung. Seperti cemoohan yang sering saya dengar di tahun 80an ketika naik becak srudak sruduk, “bayar selawe (dua puluh lima rupiah) saja minta selamet”. Itulah keadaannya. Walaupun demikian ada beberapa PT yang tembus 500 besar WCU. Itu luar biasa. Belum tentu terjadi kalau Rektor universitas itu orang asing. Bisa-bisa malah Rektor asing itu “resign” sebelum masa jabatannya habis.

Kerumitan kelembagaan di Indonesia begitu tinggi. Untuk mendongkrak jumlah mahasiswa asing saja rumitnya bukan main. Kita tidak punya suatu sistem yang komprehensif tapi sederhana untuk perekrutan mahasiswa asing. Sehingga mahasiswa itu bisa dengan mudah mendaftar di negaranya dan langsung mendapat visa-mahasiswa (student visa) dari KBRI di negara tersebut. Kementrian di negeri ini berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi hanya ada sebagai wacana di layar TV. Sehingga birokrasinya menjadi “njelimet”, ruwet, panjang, dan lama. Keadaan seperti ini sama sekali tidak kompetitif. Bisa jadi, wacana tentang perlunya Rektor Asing yang sempat rame di media masa, Mentri Luar Negeri dan Mentri Tenaga Kerja malah tidak tahu. Kalaupun tahu, bisa saja mereka beranggapan bahwa itu bukan urusannya. Kalau ada Kang Kabayan pasti bilang “lieur euy”. Nah lho.

Kalaupun ide Rektor asing itu dijalankan, dari siapapun ide itu munculnya, apakah upaya ini benar-benar akan mengobati akar penyakitnya? Apakah benar impor orang asing untuk Rektor itu menjadi solusi masalah yang melilit PT kita? Saya beranggapan sama sekali bukan! Mengapa? Karena akar masalahnya adalah ada di sistem birokrasi kita yang rumit, berbelit-belit, cenderung menyusahkan, tidak efisien-efektif. Juga pimpinan PT selalu diperlakukan sebagai bawahan pemerintah pusat. Ini yang harus dirubah. Apa mau?

Comment