Pernyataan Sikap GMPG Soal Ical dan Agung Laksono Yang Ogah Gelar Munaslub...

Pernyataan Sikap GMPG Soal Ical dan Agung Laksono Yang Ogah Gelar Munaslub Golkar

SHARE

Publik-News.com – Generasi Muda Partai Golkar kembali bermanuver. GMPG mendesak Partai Golkar menggelar Munaslub seiring pentepan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Namun, Ketua Dewan Pembina dan Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono tetap bersikukuh tetap menyandangkan status Setya Novanto sebagai Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu berdasarkan rapat pleno.

Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat pleno dan pernyataan Aburizal Bakrie serta Agung Laksono yang mendukung Setya Novanto tetap menjadi ketua Umum tersebut merupakan kepentingan pribadi, bukan kepentingan partai secara institusu. GMPG, kata Doli, menginginkan Setya Novanto tidak hanya mengundurkan diri sebagai Ketua Umum, tapi juga mundur sebagai Ketua DPR RI.

Berikut adalah pernyataan sikap GMPG yang disampaikan Ahmad Doli Kurnia, Rabu (19/7/2017).

Pasca ditetapkannya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setyanovanto, sebagai tersangka, yang kemudian mencermati hasil Rapat Pleno DPP serta dukungan dari Ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono untuk tetap mendukung Setyanovanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR RI, yang dinyatakan sekaligus dengan menolak diadakanya pergantian kepemimpinan DPP Partai Golkar dalam hal ini Ketua Umum DPP Partai Golkar yang melalui melalui Munaslub, maka kami Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menyatakan:

1. Bahwa keputusan Rapat Pleno DPP serta dukungan dari Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pakar itu adalah sikap yang mengedepankan kepentingan yang sangat bersifat pribadi, kelompok, dan tidak berfikir tentang kepentingan yang lebih besar, masa depan Partai Golkar, bangsa, dan negara. Dukungan itu seakan menutup mata dan telinga terhadap realitas dan pandangan rakyat terhadap kasus megaskandal korupsi e-KTP saat ini. Keputusan itu juga dapat memunculkan persepsi pada publik bahwa Partai Golkar merupakan “Rumah yang Nyaman” bagi para orang yang tersangkut masalah hukum dan korupsi.

2. Bahwa keputusan itu juga dapat diindikasikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemberantasan korupsi dan KPK yang berusaha dilakukan secara kolektif dan melibatkan Partai Golkar dan DPR RI secara institusi. Sangat tidak menutup kemungkinan kedua institusi itu kembali “diperalat” untuk melindungi kepentingan individu yang tersangkut masalah korupsi dan disandera untuk berhadap-hadapan dengan institusi KPK.

3. Bahwa dari data yang kami peroleh, kepercayaan publik terhadap Partai Golkar dan elektabilitasnya telah menurun drastis yang salah satu penyebabnya adalah karena “tersanderanya” Partai Golkar dengan kasus megaskandal korupsi e-KTP yang diduga kuat melibatkan Setyanovanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Begitu juga institusi DPR yang menurut survei Transparansi Internasional Indonesia sebagai lembaga terkorup di Indonesia.

Atas dasar itu, maka kami menegaskan:

1. Meminta agar Setyanovanto mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR RI agar kedua institusi tersebut dapat bebas dan tidak terbawa-bawa oleh masalah dan kepentingan pribadi Setyanovanto, khususnya dalam menghadapi sangkaan keterlibatannya dalam kasus megaskandal korupsi e-KTP.

2. Mengajak semua elemen Partai Golkar, sesepuh, pini sepuh, senior, tokoh, pimpinan DPP, DPD, dan kader seluruh Indonesia untuk sama-sama melakukan “penyelamatan partai” dengan segera melakukan persiapan menuju Munas Luar Biasa guna memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru, demi Partai Golkar yang bersih, berwibawa, dan dicintai oleh rakyat.

3. Upaya pergantian kepemimpinan Partai Golkar ini juga adalah bagian dari dukungan dan kerja konkret dalam upaya mendukung kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK yang juga sekaligus proses kampanye pemenangan Bapak Jokowi yang sudah ditetapkan sebagai Calon Presiden RI pada Pilpres 2019. Bahkan kami ragu terhadap kerja-kerja dan dukungan itu, juga akan mengganggu pencitraan pemerintahan Jokowi-JK dan pemenangan Bapak Jokowi apabila kepemimpinan Partai Golkar saat ini tidak berubah.

4. Kami melakukan ini semua, karena kami merasa Partai Golkar adalah rumah kami, yang harus juga bisa menjadi rumahnya rakyat Indonesia, yang tentu harus sama-sama dijaga, dibersihkan, dan dimajukan untuk menjadi bagian perjuangan dalam meraih cita-cita bangsa dan negara. (PN)

 

Comment