Pimpinan MPR Minta Kebijakan Bebas Visa Dimoratorium

Pimpinan MPR Minta Kebijakan Bebas Visa Dimoratorium

SHARE

Publik-News.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut kebijakan bebas visa telah membawa dampak serius karena kebijakan ini telah banyak disalahgunakan.

Salah satu dampaknya, mengenai adanya tenaga asing yang ilegal memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk bekerja di Indonesia. Selain itu, tenaga asing ilegal itu kebanyakan berasal dari Cina.

Menurut Hidayat, adanya tenaga kerja dari Cina ini sebetulnya telah banyak membuat kesalahan yang fatal. Seperti menanam cabai di Bogor yang pada akhirnya ditemukan mengandung bakteri. Yang paling parah, mereka berani mengibarkan bendera negaranya itu di sejumlah di daerah yang ada di Indonesia.

Untuk itu, Hidayat meminta supaya pemerintah  menghapus kebijakan bebas visa. Karena di Cina sendiri, tidak ada kebijakan bebas visa untuk tenaga asing ketika ingin bekerja di Cina.

“Kalau menurut saya kewajiban pemerintah itu menjaga kedaulatan negaranya dari intervensi pihak-pihak asing. Tapi TKA ilegal asal Cina ini kan sudah meresahkan, di sejumlah daerah saja sudah ada nama jalan memakai daerah Cina. Ini apa, maksudnya? Ini Indonesia mau meresmikan Cina?,” ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (28/12/2016).

“Saya setuju bila kebijakan bebas visa dimoratorium atau diberhentikan. Karena kebijakan itu tidak seimbang dengan apa yang didapat oleh Indonesia. Seolah Indonesia tidak dihormati oleh TKA ilegal asal Cina tersebut,” tambahnya.

Belum lagi, kata politisi PKS ini, tenaga dari Cina telah banyak merampas apa yang menjadi pekerjaan tenaga dalam negeri, seperti di bidang tenaga kasar.

“Harusnya setiap perusahaan harus mempekerjakan masyarakat lokal 75%, biar tidak terjadi ketimpangan,” ucapnya (Fq)

SHARE
Comment