PKS Tegaskan Pasal Penodaan Agama Tak Boleh Dihapus

PKS Tegaskan Pasal Penodaan Agama Tak Boleh Dihapus

SHARE

Publik-News.com – Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menganggap desakan agar pasal penodaan agama dihapus tidak sejalan dengan keberagaman di Indonesia yang menghormati sesama agama. Bahkan, hal itu juga ditegaskan dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP Pasal 156A tersebut.

“Ini artinya secara konstitusional dan UU larangan penodaan agama sangat penting bagi upaya penghormatan dan penjagaan semua agama yang diakui secara resmi oleh negara dari upaya penodaan atau penistaan,” kaya Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Jazuli meminta kepada pihak yang ingin membatalkan pasal penodaan agama agar memahami UU tersebut bahwa dengan adanya UU ini kerukunan antar umat beragama bisa terjaga.

“Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ungkapnya.

Jazuli melanjutkan, jaminan hak agama itu tidak hanya menjamin perlindungan terhadap keyakinan seseorang , tetapi juga negara menjamin perlindungan terhadap agama dari upaya penodaan agama.

“Untuk itu, UUD 1945 pada Pasal 28J menegaskan keharusan setiap orang menghormati hak azasi orang lain dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.(Fq)

 

 

SHARE