Polisi Malah Jadi Alat Politik Jika Penuhi Keinginan Pansus Angket KPK

Polisi Malah Jadi Alat Politik Jika Penuhi Keinginan Pansus Angket KPK

SHARE

Publik-News.com – Sikap Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan menolak menjemput paksa Miryam S Haryani untuk keperluan Pansus Angket KPK dinilai sudah tepat dan benar secara hukum. Sebab, apabila Kapolri memenuhi keinginan pansus, maka tak lebih institusi kepolisian nantinya hanya digunakan sebagai alat politik.

“Kita harus pisahkan antara penyelesaian hukum dan non hukum. Kalau penyelesaian hukum itu namanya jemput paksa itu bagian dari upaya paksa itu ada penangkapan ada penahanan, itu terkait kepentingan peradilan. Nah kalau MD3 itu kan kepentingan politik, pertanyaannya? Apakah fungsi polisi bisa untuk kepentingan politik? Ini harus ada batasan hukum, antara politik dengan sistem peradilan pidana,” kata Guru Besar Hukum Pidana Prof Hibnu Nugroho ketika dihubungi, Rabu (21/6/2017).

“Ini seandainya kapolri menuruti hak angket, ini menjadi tidak baik, karena subjek pemohonnya masih debatable. Polisi malah dijadikan alat politik,” sambung Hibnu.

Menurutnya, Pansus tidak perlu memaksakan diri untuk menghadirkan Miryam. Sebab, semuanya akan terungkap dalam persidangan.

“Mbok sabar saja. Sebentar lagi masuk pengadilan, dengarkan saja,” ucap Hibnu.(Fq)

 

SHARE
Comment