Politik, Moral dan Islam

Politik, Moral dan Islam

SHARE

Politik berhubungan dengan kekuasaan. Dalam masa dahulu, apalagi Yunani Kuno, politik mencakup semua soal yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk pendidikan dan agama. Dengan terpilahnya bidang-bidang kehidupan ini di Barat, terutama dengan tumbuhnya pemikiran tentang Negara sekuler di satu pihak dan Negara agama di pihak lain, politik yang menguasai kehidupan di Barat terpisah dari soal agama.

Perkembangan ini diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terpisah dengan agama. Sebenarnya agama yang dimaksudkan disini adalah agama Kristen, karena memang pertentangan faham hidup dimasa Abad Tengah Eropah itu adalah pertentangan antara akal (reason, rasio) dengan gereja, antara raja dengan gereja.

Baik raja maupun gereja, mengenal hierarki kekuasaan. Gereja dengan pendetanya, yang berpuncak pada Paus, dan raja dengan menteri dan hulubalangnya. Gereja dan raja seperti itulah yang memperebutkan kekuasaan.

Islam fahamnya berbeda. Dalam prinsipnya ia tidak mengenal hierarki kekuasaan. Bahwa kesultanan dan kerajaan dalam sejarah Islam, bukanlah ini berpangkal pada adanya hierarki kekuasaan dalam agama Islam, melainkan karena budaya masyarakatnya memang mengenal hierarki ini.

Dalam semua lapisan masyarakat, apakah itu rakyat jelata, pejabat, politisi, tentara, kalangan orang bisnis, orang tekhnik atau teknologi, pendidikan, universitas, pekerja, petani, nelayan dan sebagainya, Islam menuntut pada pemeluknya untuk menegakkan ajaran Islam, dalam diri, Negara dan masyarakat. Ajaran Islam itu tersimpul dalam kata syari’ah.

Maka orang ‘alim (dalam Islam) adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Tentu didalamnya tercakup ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan “umum”. Dalam Islam, yang kedua bermuara pada yang pertama, yang disimpulkan oleh Konperensi Internasional I di Mekkah tahun 1997 dengan mengatakan bahwa al’ulum al-muktasabah {ilmu-ilmu perolehan, seperti matematika, ilmu alama, filsafat, sejarah –jadi ilmu-ilmu yang termasuk humanities, ilmu sosial (seperti sejarah, antropologi, sosiologi), dan ilmu teknik/industry hendaklah berpangkal pada al-ulum al’naqliyah—ilmu-ilmu wahyu (Qur,an, Sunnah, Tafsir, Fiqh dan sebagainya).

Oleh sebab itu kekuasaan pun, menurut Islam harus berpangkal pada ajaran agama, baik moral mau pun sikap, kecendernungan; dan sifat manusia hendaknya dijabarkan dengan ajaran Islam. Hal-hal seperti ini tidak dapat dikesampingkan dengan akal: yang jahat tetap disebut jahat, yang baik tetap baik.

Untuk mengambil contoh yang mudah, judi dan maksiat, tidak akan bisa disandarkan pada akal manusia, karena senantiasa ada saja yang pro dan kontra dalam hubungan ini. Kita mencatat umpamanya bahwa dalam budaya Barat dahulu, kebebasan seks tidak diterima, tetapi dalam masa sekarang ia bagaikan masuk dalam hak asasi manusia. Dalam Islam kebebasan seperti ini tergolong haram.

Perbedaan hal-hal seperti ini mudah kita telusuri dengan memperhatikan kategori yang lima dalam hokum Islam: al-ahkam al-khamsah; wajib, sunnah, mibah/jaiz, makruh dan haram.

Maka kalau pun dikatakan bahwa syari’ah itu hokum, namun tidaklah dapat disamakan dengan hokum seperti yang berkembang di Barat, yang banyak mempengaruhi hokum nasional kita. Seperti sudah dikatakan, hokum Barat ini mengenal privat, (pribadi), yang berlaku dengan pengaduan (delik aduan), dan hukum publik (yang berlaku dengan ditegakkan lepas dari aduan); sehingga jaksa, polisi –dan kalau perlu tentara dapat menegakkannya, dan mengejar orang yang menlanggarnya, tanpa aduan seseorang.

Dalam masyarakat Islam seharusnya hal ini berarti bahwa pelanggaran hukum merupakan kekecualian, bukan hal yang biasa. Kita patut menangis melihat keadaan perkembangan Negara dan masyarakat kita kini –yang mayoritas Islam—bhawa pelanggaran hukum bagaikan kebiasaan, dan yang patuh hukum merupakan kekecualian. Hukum dinegeri ini tidak tegak sama sekali.

Oleh sebab itu, perlu sekali masyarakat kita yang mayoritas Islam ini diajak kembali kepada ajaran pokoknya: Islam, atau syari’ah dengan pemahaman diatas tadi. Budi pekerti, atau moral merupakan hal yang harus ditegakkan dari buaian ke liang kubur. Malah ketika bayi masih dalam rahim ibunya, ajaran Islam perlu ia kenal dengan kebiasaan si ibu dan tingkah lakunya yang unik: senantiasa mengingat Allah, senantiasa berbuat baik dan menunjukkan kasih, senantiasa beribadah (sholat, puasa, membaca al-Qur’an memulai sesuatu dengan bismillah, dan menyudahinya dengan Alhamdulillah agar semua tingkah lakunya ini dapat turun kepada anak yang dikandungnya: menjadi anak shalih kemudian.

Inilah antara lain tugas kita semua. Tugas ini berat, tetapi bukankah tiap tugas yang mulia memang berat ? Dan ini hanya bisa berhasil dengan kebersamaan, dengan senantiasa mengingat amanah, disertai ikhlas, jujur, satu kata dengan perbuatan, membela yang lemah, mendahulukan kepentingan bersama, dan tunduk tawaddu menghadap Allah swt. Hanya dengan cara-cara ini kita bisa berharap bahwa Indonesia kita ini bisa menjadi baldatun tayyibun waa rabbun ghafur—negeri yang sejahtera, yang diampuni oleh Allah swt. Amin .

Oleh : Deliar Noer
*Tulisan ini ditulis tahun 2000, dimuat dalam buku karya Professor Deliar Noer, ISLAM dan POLITIK diterbitkan Yayasan Risalah tahun 2003.

**Deliar Noer dilahirkan di Medan, 9 Februari 1926. Ia menempuh pendidikan formalnya di HIS (SD berbahasa Belanda) di Tebingtinggi, Deli MULO (SMP berbahasa Belanda) dan SMP di Medan, SMT/SMA di Jakarta, Fakultas Sosial Ekonomi Politik Universitas Nasional di Jakarta, dan memperoleh gelar Ph.D dari Cornell University of Ithaca, New York tahun 1962. Guru Besar Ilmu Politik ini memiliki sejumlah karya dalam bentuk buku antara lain; The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942 (Kualumpur, Oxford University Press, 1973), Adminitration of Islam Indonesia (Itacha, New York: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1982.

SHARE
Comment