PP Muhammadiyah Tak Setuju Dana Saksi Pemilu Diberikan Ke Parpol

PP Muhammadiyah Tak Setuju Dana Saksi Pemilu Diberikan Ke Parpol

SHARE

Publik-News.com – Dalam pembahasan RUU Pemilu, pansus mengusulkan agar dana saksi untuk pemilihan legislatif diserahkan kepada partai politik.

Sementara usulan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meminta dana saksi itu diberikan kepada  Panwaslu dan Bawaslu.

Pimpinan Pusat (PP) mendukung usulan pemerintah agar Parpol tidak mendapatkan dana saksi dalam pemilihan legislatif. Karena hal itu hanya akan membebani APBN.

“Usulan adanya dana saksi pemilu yang dibiayai APBN akan merusak tatanan penyelenggaraan pemilu dan membebani anggaran negara,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sabtu (10/6/2017).

Menurutnya, dana saksi yang berasal dari Parpol tidak menutup kemungkinan untuk berbuat curang. Ia lebih setuju dana itu digunakan untuk penguatan pengawasan dalam pemilu

“Pemberian dana saksi kepada partai politik tidak serta merta mengurangi kecurangan dalam pemilu,” kata Haedar.

Sebelumnya, Kemendagri mengusulkan dana sebesar Rp 10 Triliun untuk dana saksi Pileg dalam sekali pemilihan.

Haedar menilai alangkah lebih baik dana itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat. “Negara dapat menggunakan dana ini untuk membiayai sektor kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya,” ujar Haedar.(Fq)

 

SHARE