ProDEM: Jokowi dan Ilusi “New Developmentalism”

ProDEM: Jokowi dan Ilusi “New Developmentalism”

SHARE

Publik-News.com – Berbagai pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, power plant dan lain-lain, hanya berorientasi untuk mendukung mobilitas ekspor dan impor kapital oligarki rejim neoliberalisme saat ini.

Hal tersebut menurutrilis refleksi akhir tahun dari ProDEM yang ditandatangani Sekretaris Jendral, Satyo Purwanto. Modus yang digunakan menurut Satyo adalah skema program Kerjasama Pembiayaan Swasta/Kerjasama Pembiayaan Badan Usaha (KPS/KPBU). Bentuknya berupa utang negara, swasta asing atau lokal secara langsung.

Pembangunan infrastruktur yang diatas-namakan kebutuhan rakyat, didasarkan pada liberalisasi aset publik yang disembunyikan dalam skema tesebut. Padahal skema ini jelas akan mengabaikan pelayanan negara dalam sektor publik.

“Akibatnya rakyat akan mengalami ‘pencurian uang’ yang semakin banyak. Karena harus membayar lebih mahal penggunaan jalan tol, pemakaian listrik, BBM dan gas,” tegas Satyo.

Gagasan neoliberalisme tentang kedaulatan, kesejahteraan dan kemajuan menurut Satyo adalah omong kosong belaka.

“Mereka menghipnotis pikiran kita tentang ekonomi, sosial dan politik. Tapi memanipulasi hukum dan peraturan, mendistorsi pendidikan dan meracuni kesehatan. Sepertinya semua seolah-olah dibiarkan bebas mengikuti mekanisme pasar. Padahal ada tangan-tangan tak terlihat yang mengatur dan mendikte rejim ini,” ungkapnya.

Masih menurut ProDEM, Dampaknya kemudian adalah, privatisasi usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah dan lembaga-lembaga yang memberi layanan publik.

“Dalihnya untuk menghindari korupsi, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, efisiensi, mendatangkan investasi dan membangun infrastruktur,” lanjut Satyo.

Sekjen ProDEM ini juga mensinyalir menguatnya neoliberalisme di Indonesia. “Terbukti dengan masifnya privatisasi atas bermacam perusahaaan dan aset penting negara. Langkah ini memberikan celah bisnis ‘aksi korporasi’ BUMN/BUMD dapat dijualbelikan kepada swasta. Indikator lainnya adalah progresifnya pertambahan hutang negara dalam tiga tahun terakhir rejim jalan tol ini,” tunjuk Satyo.

Dalam pandangan Satyo, liberalisasi pasar sudah kelewat batas dan keterlaluan. Karena telah mengabaikan UUD 45, bahwa cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Semua sektor kehidupan dijadikan sebagai komoditas dan sumber keuntungan, tidak terkecuali dengan mencuri dari kantong rakyat lewat berbagai macam skenario pajak dan pungutan lainnya,” paparnya.

Menurut Satyo, logika pasarlah yang berdaulat di atas kehidupan rakyat, terlebih rakyat pribumi.

“Negara memberikan pelayanan prioritas untuk obligor, tapi kepada masyarakat menggunakan prinsip untung-rugi bagi pemerintah.”

Makna ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam pandangan Satyo, menjadi barang langka yang sangat mahal harganya.

“Rakyat selalu menjadi obyek teraniaya. Kepentingan rakyat akhirnya menjadi korban,” keluhnya.

Menurut pengamatan Satyo, sesuai pengalaman yang sebelumnya, ketika negara ini mengalami krisis maka marjinalisasi kepentingan rakyat akan lebih ekstrem terjadi.

“Contohnya kasus BLBI, Century Gate dan seluruh hutang yang diproduksi oleh rejim, akhirnya menjadi beban rakyat juga, tidak terkecuali yang miskin,” ungkap Satyo.

Makna krisis, menurut Satyo juga terdistorsi hanya soal kegagalan pasar keuangan. Sedangkan kegagalan pelayanan publik tidak dianggap sebagai krisis yang secara serius dan cepat harus ditangani.

“Padahal dampaknya lebih besar dan sistematis ketimbang krisis pasar finansial,” pungkasnya. (PN)

Comment