Prof Romli Beberkan Kejanggalan Upaya Banding Jaksa di Kasus Ahok

Prof Romli Beberkan Kejanggalan Upaya Banding Jaksa di Kasus Ahok

SHARE

Publik-News.com – Pakar hukum Romli Atmasasmita menilai ada yang ganjal dalam upaya banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, banding bisa dilakukan apabila putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.

“Tidak harus hakim sesuai dengan Jaksa. Yang biasa lumrah terjadi dalam praktek, jaksa selalu menuntut tinggi, hakim menuntut atau memutus lebih rendah. Dan biasanya dalam praktek jika tuntutan jaksa itu 6 tahun misalnya, jika kemudian putusan hakim itu 1 tahun atau 2 tahun maka jaksa harus banding, itu fakta pakemnya di Kejaksaan. Kalau kemudian hakim memutus di atas yang dimintakan Jaksa atau sama dengan Jaksa, Jaksa nggak boleh banding,” ujar Romli, Minggu (14/5/2017) malam.

Romli menyebut sikap upaya banding jaksa ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan pada korban.

“Korbannya siapa, ya mereka yang melapor, yang merasa agamanya dinodai,” katanya.

“Tidak ada sejarahnya Jaksa itu mewakili pelaku, selalu mewakili korban. Peristiwa kasus Ahok ini janggal dari sudut filosofi, falsafah hukum pidana, lalu kemudian tujuan hukum pidana. Mencari kebenaran materil itu ada di dalam hukum pidana. Jadi proses acara mulai dari awal penyidikan sampai penuntutan, sampai di pengadilan mencari kebenaran materil, kebenaran yang sesungguhnya. Karena sistem hukum kita, maka semua kebenaran itu ditaruh di pundak hakim, bukan di pundak jaksa,” tambahnya.
Selain itu, Romli juga mengkritik tuntutan pidana jaksa terhadap Ahok yang memberi tuntutan bersyarat. Menurut Romli, apabila jaksa tidak meyakini Ahok terbukti melakukan tindak pidana harusnya dibebaskan. Namun sebaliknya, jika terbukti bersalah harus dihukum.

“Jadi bukan soal pasal ini pasal ini, bukan. Karena Jaksa menuntut pidana bersyarat padahal pidana bersyarat itu sebetulnya lazimnya putusan pengadilan, dalam pengadilan kan ada dihukum penjara, atau pidana bersyarat, atau dilepas dari tuntutan, atau bebas. Itulah ganjilnya ketika Jaksa menuntut pidana bersyarat, Jaksa ragu sebetulnya, antara bebas dan tetap dituntut, dihukum. Harusnya bebas saja kalau memang yakin, tapi kan masalahnya di sini yang lapor orang yang merasa dirinya jadi korban, korban dari mana, dari orang yang melakukan penodaan agama. Makanya ketika Jaksa menuntut pidana bersyarat, maka orang yang melaporkan Ahok itu merasa tidak adil, kok aneh mewakili siapa jaksa,” jelasnya. (Fq)

 

SHARE