Prof Romli Beberkan ‘Kongkalikong’ Dana Hibah KPK dan ICW

Prof Romli Beberkan ‘Kongkalikong’ Dana Hibah KPK dan ICW

SHARE

Publik-News.com – Melalui akun twitter pribadi miliknya @rajasundawiwaha, Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) Prof Romli Atmasasmita membeberkan penyimpangan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Romli mengatakan dari hasil analisa yang diperolehnya merujuk pada buku ‘Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis oleh Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik’ yang ditulis olehnya.

Buku itu ditulisnya mencakup data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas KPK dan audit keuangan ICW oleh kantor akuntan Yanuar dkk. “Itu buku dari LPIKP. Inikan begini saya pake data laporan BPK, dan yang memeriksa BPK,” ungkap Romli singkat, saat dihubungi, Sabtu (1/7/2017).

Dari cuitannya, Romli menyebut ada sejumlah dana asing yang mengalir ke KPK dan ICW. Romli juga menyebut adanya pelanggaran undang-undang yang dilakukan KPK dan ICW terkait penerimaan dana hibah.
“Menurut keterangan Taufik Ruki Plt. Pimpinan KPK Kepada Direktur LPIKP bahwa KPK Jilid III telah menandatangani MOU dengan negara donor. Akan tetapi, aliran dana dari donor tidak ditransfer ke rekening KPK melainkan langsung ke rekening LSM Antikorupsi. LPKIP belum memperoleh data perihal tersebut di atas, akan tetapi memiliki keyakinan bahwa informasi yang disampaikan Taufik Ruki adalah benar,” tulis Romli dalam buku Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat

Romli mengungkapkan, pada tahun 2005-2014 total dana hibah yang terima ICW mencapai IDR 91.081.327.590.02 dan hibah asing IDR 54.848.536.364.73. Menurutnya, dengan dana seperti itu seharusnya bisa dibuka dan dibagikan ke LSM lainnya agar bisa melakukan pergerakan secara masif.

“Total dana ICW terbanyak dari 52 donor asing pasti tidak ada yang gratis minimal laporan kinerja dan laporan pertanggung jawaban,” tulis Romli lagi melalui Twitternya.

Maka itu, ia berharap pansus angket KPK bisa menindaklanjuti temuannya ini. Selain itu , KPK harus bertanggung jawab atas nasib 36 tersangka tanpa bukti perkara-langgar KUHAP dan 77 perkara tidak lanjut ke penuntutan yang telah melanggar UU KPK. (Fq)

SHARE
Comment