Home Politik Program Kerakyatan Jokowi Dinilai Gagal, Demokrat Yakin Poros Baru Terbentuk

Program Kerakyatan Jokowi Dinilai Gagal, Demokrat Yakin Poros Baru Terbentuk

Publik-News.com – Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat, Abdullah Rasyid mengakui partainya tengah melakukan penguatan untuk membentuk poros baru di Pilpres 2019. Langkah ini dilakukan mengingat Jokowi gagal menjalankan program kerakyatan.

“Yang paling dirasakan masyarakat bawah saat ini adalah gejolak harga kebutuhan pokok yang merugikan konsumen dan masyarakat Indonesia. Sepanjang tiga tahun pemerintahan saat ini, bahan pangan merupakan komoditas yang harganya paling bergejolak. Ini sangat menyengsarakan rakyat. Saat petani panen, harga pangan jatuh. Di saat yang lain, harga naik tak terkendali,” bebernya kepada redaksi, Kamis (25/4/2018).

Menurut politisi nasional asal Sumut ini, para spekulan pangan –khususnya para importir pangan– adalah pihak yang paling diuntungkan. Sementara, petani dan konsumen sangat dirugikan.

Lebih jauh, tokoh muda yang punya andil menggerakkan reformasi ini mengurai, kenaikan harga atau inflasi tidak sebanding dengan kenaikan upah dan pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mengutip rilis data Bank Dunia, dia menyebut ekonomi Indonesia dihadapkan pada kondisi paradoks: inflasi tinggi, daya beli masyarakat rendah.

“Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sangat sulit mengalami pemulihan, mengingat selama ini pertumbuhan ekonomi lebih digerakkan oleh sektor konsumsi, khsusunya konsumsi masyarakat,” tukasnya.

Selain itu, dia menilai pemerintahan Jokowi gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan-bakar minyak (BBM), listrik dan transportasi, yang menjadi penyumbang utama tingginya inflasi. Di era ini harga BBM dan gas dipermainkan seperti yoyo.

“Terobosan awal pemerintahan ini adalah mencabut subsidi BBM yang sontak menyebabkan harga melambung tinggi. Rakyat menjerit, namun pemerintahan Jokowi tidak peduli. Dalam era pemerintahan ini, tarif listrik naik hampir setiap bulan,” cetusnya, sembari menambahkan bahwa harga listrik yang setinggi-tingginya merupakan jualan pemerintahan Jokowi dalam menarik investor masuk dalam mega proyek ambisius 35.000 MW.

Kondisi memprihatinkan masyarakat, lanjut dia, makin diperparah dengan dicabutnya berbagai proteksi dan subsidi. Pemerintahan Jokowi secara terbuka menunjukkan diri sebagai pemerintahan yang anti-subsidi dan proteksi.

“Pemerintah tanpa ragu menghapus subsidi BBM. Sepanjang pemerintahan Jokowi ini pula kita tidak menemukan kebijakan subsidi harga kepada petani. Sebagai kelompok terbesar dalam masyarakat, petani lah yang paling menderita lantaran penurunan pendapatan,” pungkasnya, sembari menekankan kondisi ini semestinya menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan di Pilkada Serentak 2018. Sebab, bagaimana pun pilkada kali ini bertalian erat dengan Pileg dan Pilpres 2019.

Paparan Abdullah Rasyid ini kian mengonfirmasi sinyal yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berada di Jawa Barat, Minggu (22/4). Di hadapan santri dan ulama Cilegon, Presiden Ke-6 RI ini mengatakan akan melahirkan pasangan capres-cawapres yang sesuai dengan keinginan rakyat. “Saya akan pasangkan nanti, capres-cawapres yang mengerti keinginan rakyat,” katanya, sembari menegaskan janji akan melahirkan seorang pemimpin baru.

Meski dalam pidato tersebut dia tidak menyebutkan nama calon pemimpin dimaksud, namun secara eksplisit dapat ditangkap bahwa itu menjauhkan Demokrat dari Jokowi. “Insya Allah nanti ada pemimpin baru yang amanah, cerdas dan memikirkan rakyat banyak,” imbuhnya.

Pascapidato tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi koalisi Joko Widodo bakal bubar. Fahri menyebut sinyal ini mengancam posisi Jokowi untuk mendapatkan tiket capres. “Dugaan saya bukan cuma bubar, tapi tidak dapat tiket. Ini petanya goncang. Pak SBY statement loh, goncang semuanya,” ucap Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Fahri menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Joko Widodo dalam beberapa survei tidak berarti banyak. Elektabilitas Jokowi tinggi, menurutnya, lantaran belum ada lawan yang pasti. Meski, Ketum Gerindra Prabowo Subianto telah mendeklarasikan diri belakangan ini. (Mf/ed)

Comment