Proyek e-KTP Tergolog Kasus Besar, KPK Harus Minta Perlindungan Ke Jokowi

Proyek e-KTP Tergolog Kasus Besar, KPK Harus Minta Perlindungan Ke Jokowi

SHARE

Publik-News.com – Mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengingatkan pimpinan KPK saat ini yang sedang mengusut kasus proyek e-KTP terlebih dahulu melakukan silaturahmi dengan pemerintah sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Menurut Pandu, silaturahmi itu penting untuk melindundi KPK dari upaya serangan untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi

“Sosialisasi ke eksekutif itu perlu guna mencari perlindungan lembaga. Jelas ke eksekutif kami meminta perlindungan tersebut,” katanya dalam satu diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

Pandu menambahkan, sejak KPK menyebut nama-nama di dalam dakwaan yang diduga menikmati  uang hasil dari proyek e-KTP, kini mencul upaya pelemahan KPK dengan adanya revisi UU KPK.

“Seperti kita tahu saat ini saja ada wacana kalau wewenang KPK mau dilemahkan oleh legislatif, karena itu KPK lebih mendekat ke eksekutif,” katanya.

Ia mencontohkan, ketika mengusut kasus Akil Mochtar, upaya melumpuhkan KPK terasa sekali dengan mengubah aturan main penyelidikan kasus KPK harus dilaporkan ke DPR

“Sebelumnya pada kasus besar Akil Mochtar pun demikian kan, karena baru kali ini kami mendapat upaya pelemahan terhadap lembaga kami. Karena itu kami mau mencari perlindungan, ya agar wewenang dan tugas kami enggak terganggulah istilahnya,” tutupnya.(Fq)

 

 

 

SHARE
Comment