Public Trust; Agenda Tito Karnavian

Public Trust; Agenda Tito Karnavian

SHARE

Institusi yang paling banyak melakukan kegiatan pungutan liar adalah Kepolisian. Begitu laporan yang disampaikan Komisi Ombusman Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sebelum sebelumnya telah banyak hasil survey yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti Transparansi Indonesia, dan ICW juga menyebutkan bahwa kepolisian merupakan institusi paling korup, menyusul partai politik.

Hal itu tidak ditampik oleh Kapolri Tito Karnavian disaat berdialog dengan para aktivis lintas generasi, senin 24 oktober 2016, di resto Pempek Kita, Tebet-Jakarta Selatan. Tito menceritakan pengalamannya semasa masih manjadi Kapolres, yang intinya memang profesional anggota Polri masih terus harus ditingkatkan.

Oleh karena itu, rendahnya public trust kepada kepolisian ini menjadi fokus utama Tito dalam membenahi Kepolisian. Dari dialog itu sedikitnya mengemuka lima hal yang harus dibenahi Kapolri untuk mengembalikan publik trust.

Pertama, mempercepat proses layanan publik dengan mengaktifkan call centre 101. Kedua, memberantas pungli yang masih jamak dilakukan dalam pelayanan publik. Untuk agenda ini, menurut Kapolri harus ditunjang oleh anggaran yang cukup.

Ketiga, polisi harus konsisten menjaga netralitas dalam setiap kontestasi politik, seperti Pilkada maupun Pilpres. Termasuk menjaga netralitas dan profesional dalam mengatasi ancaman keamanan akibat konflik-konflik sosial, seperti dalam konflik agraria, dimana polisi selama ini lebih banyak menjadi “centeng” pemilik modal daripada melaksanakan tugas pengamanan secara profesional, sehingga kerap kali masyakat kecil yang tidak bersalah justru jadi korban kekerasan dari aparat kepolisian.

Keempat, polisi sesuai tugasnya hanya pelaksana Undang-undang. Tapi publik trust tidak hanya terjadi kepada polisi, tapi juga terjadi kepada parlemen yang membuat Undang-undang. Mereka itu dipilih melalui proses pemilu legislatif.

Polisi harus melakukan upaya pencegahan, dengan memberikan konstribusi yang besar bagi terwujudnya suatu pemilu yang jujur dan adil. Bahkan polisi harus berani melakukan tindakan hukum yang tegas kepada elit-elit partai politik yang melanggar hukum. Agar dengan begitu, partai politik tidak menjadi benteng para penjahat. Yang pada saat pemilu kemudian mereka berlomba menjadi anggota DPR, dimana para penjahat itu kemudian berkuasa atas suatu pembuatan Undang-undang.

Mata rantai kejahatan demokrasi itu harus diputus oleh kepolisian dengan memastikan bahwa orang-orang yang mengelola partai politik bukan penjahat. Ketika polisi menangkap elit parpol karena kejahatan yang mereka lakukan, tentu polisi tidak perlu takut untuk dicap mengintervensi partai politik.

Kelima, institusionalisasi yang perlu segera dibenahi. Problem institusional dari public trust itu misalnya adalah bahwa harus ada keseriusan polisi mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada bagian Kantibmas. Juga harus menempatkan perwira maupun prajurit yang handal dan profesional dibagian Kantibmas ini.

Karena inilah ujung tombak layanan kepolisian terhadap masyarakat. Kantibmas harus bekerja sebagai unit reaksi cepat dalam merespons setiap ancaman keamanan yang terjadi dalam masyarakat. Jika agenda-agenda itu dapat dilaksanakan besar harapan bahwa public trust seperti yang dikehendaki Kapolri Tito Karnavian besar kemungkinan dapat terwujud.Semoga,

Oleh: Hasanuddin
(Penulis adalah Ketua Umum PBHMI 2003-2005)

SHARE
Comment