Puluhan Advokat Resmi Deklarasikan Kejaksaan Watch

Puluhan Advokat Resmi Deklarasikan Kejaksaan Watch

SHARE

Publik-News.com – Kejaksaan Watch resmi dideklarasikan di Coffe Phoenam, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2017). Puluhan orang advokat, pengamat, akademisi dan praktisi hukum hadir pada deklarasi ini.

Inisiator Kejaksaan Watch, Syamsuddin Radjab mengatakan, organisasi ini dibentuk untuk memantau kinerja Kejaksaan dalam menegakkan hukum. Marwah dan citra Kejaksaan sebagai institusi negara penegak hukum harus dikembalikan sesuai visi-misi awal pembentukan Kejaksaan itu sendiri.

“Kejaksaan Watch dibentuk untuk memantau kinerja, sikap dan pernyataan Jakasa Agung dan Kejaksaan secara kelembagaan. Jadi kita ini berkomitmen melakukan pengawasan itu. Kita ingin Kejaksaan menjadi garda depan dalam menegakkan keadilan,” ujar Syamsuddin.

Menurut Syamsuddin, tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan Kejaksaan sejak 1973 sampai kepemimpinan HM Prasetyo saat ini. Hal yang paling menyedihkan, kata Syamsuddin, sejak Prasetyo menjadi Jaksa Agung, penegakan hukum di lembaga ini cukup memprihatinkan.

“Prestasi dia ini tidak ada sama sekali dan dapat kita katakan sebagai Jaksa Agung paling gagal dalam penegakan hukum,” pungkasnya.

Mantan Ketua PBHI ini menyebut, ada sejumlah kasus yang gagal diselesaikan Prasetyo. Misalnya, kasus Mobile-s, BLBI, Samadikun, skandal kasus korupsi Bansos Sumatera Utara, dan dalam kasus Ahok yang cenderung memihak. Hal ini belum lagi soal banyaknya Jaksa yang terlibat kasus korupsi dan suap, jual beli jabatan, dan mandegnya reformasi birokrasi (mutasi, promosi, dan anggaran), koncoisme dan pemotongan dana penanganan perkara.

Menurut Syamsuddin, Prasetyo harus menyelesaikan sederat kasus tersebut, menjaga independensi, dan jangan sampai tersandera kepentingan politik. Menurutnya, politsi Partai NasDem tersebut harus harus bekerja sesuai undang-undang dan konstitusi negara. Hal ini semata-mata untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara yang mencari keadilan.

“Makanya kita berhimpun di Kejasaan Watch ini untuk mengawasi kinerja, perkataan dan sikap secara berkelanjutan Kejaksaan Agung dan para Jaksa demi dan untuk perbaikan internal, serta mewujudkan cita-cita negara hukum dan keadilan bagi semua warga negara,” tutupnya.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan pembentukan Kejasaan Watch ini bukan untuk mendorong Presiden Jokowi mencopot Prasetyo. Pergantian Prasetyo merupakan hak proregatif Jokowi sebagai Presiden dan kepala Pemerinthan.

“Tidak ada tendensi ke siti. Pencopotan Jaksa Agung bukan urusan kami. Kejasaan Watch dibentuk hanya untuk membantu memberikan sumbangsih pemikiran dan melakukan pangawasan agar penegakan hukum di negara ini berjalan transparan,” tutupnya. (PN)

Comment